DIGTALPOS.com, Samarinda — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan komitmen memperkuat kebijakan pengendalian inflasi dan penanggulangan kemiskinan melalui penyusunan dokumen Analisis Pengendalian Inflasi dan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029.
Kegiatan presentasi laporan akhir resmi dibuka oleh Asisten III Sekretariat Daerah Mahulu, Kristina Tening, mewakili Bupati Angela Idang Belawan, di Samarinda, Rabu (3/12/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Mahulu, pimpinan DPRD, para kepala OPD, camat, petinggi kampung, serta tim penyusun dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) melalui Unesa Global Engagement yang bekerja sama dengan Bappelitbangda Mahulu.
Dalam sambutannya, Bupati Angela menegaskan bahwa Mahulu sebagai daerah perbatasan menghadapi tantangan ganda, mulai dari akses transportasi terbatas, biaya logistik tinggi, hingga fluktuasi harga kebutuhan pokok dan peningkatan angka kemiskinan.
“Kajian ini harus menjadi instrumen kerja, bukan hanya referensi. Kita harus bergerak bersama lintas sektor dan memastikan rekomendasi yang telah disusun benar-benar hidup dalam kebijakan dan program di lapangan,” tegasnya.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi poin penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih presisi dan berpihak pada masyarakat pedalaman, perbatasan, serta komunitas adat.
Bupati Angela turut memberikan apresiasi kepada Kepala Bappelitbangda Mahulu, Yohanes Andy Abeh, atas kepemimpinan yang mendorong penyusunan kajian tersebut, serta kepada tim akademisi Unesa Prof. Slamet Setiawan dan Dr. Farij Ibadil Maula yang konsisten mendampingi proses penyusunan.
Menutup sambutan, Asisten III menyampaikan bahwa hasil kajian RPKD diharapkan menjadi landasan kuat dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Mahulu. (Adv)
