DIGTALPOS.com, Bontang – Kinerja pengelolaan terminal di kawasan Bontang Kuala (BK), Kecamatan Bontang Utara, kembali menjadi sorotan. DPRD Kota Bontang menilai, pengelolaan fasilitas publik tersebut masih jauh dari kata optimal, baik dari sisi pelayanan maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Sumardi, secara tegas mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh, khususnya dalam penataan parkir dan pengawasan aktivitas di kawasan terminal yang juga menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Taman tersebut.
Menurut Sumardi, potensi pendapatan dari Terminal Bontang Kuala seharusnya bisa dimaksimalkan. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya celah dalam pengelolaan, terutama terkait sistem parkir yang dinilai belum berjalan konsisten.
“Kalau kita lihat, pendapatan dari Terminal Bontang Kuala ini seperti belum maksimal. Pengelolaannya juga masih kurang optimal. Ini tentu menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Ia juga menyoroti ketidakteraturan keberadaan juru parkir yang dinilai berdampak langsung terhadap kenyamanan pengunjung. Berdasarkan temuan di lapangan, petugas parkir kerap hanya terlihat aktif pada malam hari, sementara pada siang hari justru sering tidak ada.
Kondisi ini, kata dia, berpotensi menimbulkan kesemrawutan serta mengurangi rasa aman bagi pengunjung, terutama wisatawan dari luar daerah yang datang menikmati kawasan pesisir Bontang Kuala.
“Kadang malam ada juru parkir, tapi siang tidak ada. Ini yang sering kami temui di lapangan. Hal-hal seperti ini yang harus segera dibenahi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sumardi menekankan pentingnya penertiban sebagai langkah strategis untuk menciptakan kawasan yang tertib, nyaman, dan ramah bagi wisatawan. Ia mengingatkan bahwa wajah kota turut tercermin dari kualitas pengelolaan fasilitas publiknya.
“Kami minta Dishub bisa menertibkan ini. Supaya tamu dari luar kota merasa nyaman, dan Bontang tetap terlihat kondusif serta tertata dengan baik,” pungkasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Bontang, M Taupan Kurnia, memberikan klarifikasi terkait fokus pengelolaan yang saat ini dilakukan pihaknya. Ia menjelaskan bahwa Dishub lebih memprioritaskan pengawasan di area terminal, khususnya terhadap kendaraan yang keluar-masuk.
“Yang kami kelola itu memang area terminalnya, terutama pengawasan mobil. Walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, tetap kami upayakan agar tertib,” jelas Taupan.
Terkait pengelolaan parkir di pelataran kawasan Bontang Kuala, Taupan menyebut bahwa sistemnya telah terintegrasi dengan retribusi kawasan wisata. Dengan demikian, pihaknya tidak lagi melakukan pungutan tambahan untuk parkir di area tersebut.
Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk menghindari potensi polemik di tengah masyarakat, terutama terkait pungutan ganda yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengunjung.
“Untuk parkir di pelataran, kami anggap sudah termasuk dalam retribusi masuk kawasan wisata. Kalau dipungut lagi, dikhawatirkan justru menimbulkan polemik di masyarakat,” terangnya.
Meski demikian, ia memastikan pihaknya tetap terbuka terhadap masukan dari DPRD dan akan melakukan evaluasi berkala guna meningkatkan kualitas pelayanan di kawasan tersebut.
Dengan adanya sorotan dari legislatif ini, diharapkan pengelolaan Terminal Bontang Kuala ke depan dapat lebih tertata, profesional, serta mampu memberikan kontribusi maksimal bagi daerah, tanpa mengabaikan kenyamanan masyarakat dan wisatawan. (Adv)
