DIGTALPOS.com, Bontang – Persoalan antrean panjang kendaraan pengangkut barang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Bontang kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi C DPRD Bontang, Yassier Arafat, menilai kondisi tersebut belum menunjukkan perbaikan signifikan meski berbagai upaya pengaturan telah diterapkan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, antrean truk masih terlihat mengular di beberapa titik, terutama di SPBU Tanjung Laut yang berada di Jalan Jenderal Soedirman serta SPBU Akawi di Jalan MT Haryono. Bahkan, fenomena ini terjadi hampir setiap hari, khususnya pada jam-jam tertentu, sehingga memicu kepadatan lalu lintas dan menimbulkan keluhan dari pengguna jalan.
Yassier menegaskan, persoalan antrean BBM ini tidak bisa dipandang sebagai masalah biasa. Selain berpotensi menghambat distribusi logistik, kondisi tersebut juga berdampak langsung pada kelancaran mobilitas masyarakat.
“Ini perlu menjadi perhatian serius. Artinya sistem yang ada sekarang belum sepenuhnya mampu mengurai antrean,” ujarnya.
Di SPBU Tanjung Laut, sebenarnya telah diterapkan sistem antrean berbasis online sebagai solusi untuk mengurangi penumpukan kendaraan. Dalam skema ini, para sopir truk diwajibkan menunggu di titik parkir yang telah ditentukan dan tidak diperkenankan mengantre langsung di area SPBU. Mereka akan dipanggil sesuai jadwal pengisian yang telah diatur.
Namun, penerapan sistem tersebut belum sepenuhnya efektif. Sementara itu, kondisi berbeda terlihat di SPBU Akawi yang masih menggunakan sistem antrean manual. Akibatnya, deretan truk kerap parkir di sepanjang Jalan MT Haryono, meskipun telah diupayakan pengaturan agar tidak terlalu mengganggu aktivitas warga sekitar.
Menurut Yassier, perbedaan mekanisme antrean di setiap SPBU menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan persoalan ini belum terselesaikan secara optimal. Ia menilai perlu adanya keseragaman sistem agar distribusi antrean dapat lebih merata dan tidak terpusat di satu lokasi saja.
“Harus ada standardisasi mekanisme supaya tidak terjadi penumpukan di satu titik saja,” terangnya.
Lebih lanjut, ia mendorong Pemerintah Kota Bontang bersama instansi terkait, termasuk pengelola SPBU dan pihak Pertamina, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi tersebut diharapkan mencakup berbagai aspek, mulai dari sistem antrean, pengaturan kuota BBM untuk kendaraan angkutan barang, hingga kemungkinan penyesuaian jam operasional.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengawasan di lapangan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Jika perlu, dilakukan penyesuaian kuota atau pengaturan waktu distribusi agar antrean bisa ditekan dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” pungkasnya.
Dengan kondisi yang terus berulang, penanganan antrean BBM di Bontang kini menjadi pekerjaan rumah yang mendesak bagi semua pihak. Tanpa langkah konkret dan terintegrasi, antrean panjang dikhawatirkan akan terus terjadi dan berdampak lebih luas terhadap aktivitas ekonomi serta kenyamanan warga kota. (Adv)
