DIGTALPOS.com, Samarinda — Persoalan banjir yang kembali merendam sejumlah kawasan di Kota Samarinda menjadi sorotan serius dari Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sugiyono. Dalam sela kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kota Samarinda, politisi dari PDI Perjuangan ini menyuarakan pentingnya peran aktif dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya penanganan banjir yang hingga kini belum kunjung tuntas.
Sugiyono mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam memahami pembagian kewenangan antara pemerintah kota dan provinsi, terutama dalam persoalan infrastruktur dan penanggulangan bencana seperti banjir.
“Di media sosial, saya lihat banyak masyarakat yang langsung menyalahkan Pemerintah Kota Samarinda. Padahal, kita juga harus sadar bahwa ada tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi yang tidak bisa diabaikan,” ucapnya, Selasa (27/05/2025).
Ia mencontohkan proyek Bendungan Benanga yang selama ini menjadi salah satu titik strategis dalam pengendalian banjir. Meskipun pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp25 hingga Rp30 miliar untuk proyek tersebut, kenyataannya hasil di lapangan masih jauh dari harapan.
“Sedimentasinya masih tinggi dan genangan air tetap saja terjadi. Kalau anggaran sudah besar tapi dampaknya belum terasa oleh masyarakat, maka ini harus jadi bahan evaluasi serius, bukan hanya oleh pemkot, tetapi juga oleh provinsi,” tegasnya.
Sugiyono menilai koordinasi antarpemerintah harus diperkuat agar solusi yang diambil bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Menurutnya, upaya penanggulangan banjir tidak akan efektif jika hanya dilakukan oleh satu level pemerintahan saja.
“Masalah banjir ini kompleks. Masyarakat perlu tahu bahwa penyelesaiannya memerlukan sinergi dari berbagai pihak, bukan sekadar menuding siapa yang salah. Jika semua pihak mau duduk bersama dan bekerja secara serius, maka hasilnya akan jauh lebih baik,” tambahnya.
Ia pun berharap agar Musrenbang tidak hanya menjadi agenda formalitas tahunan, tetapi benar-benar menghasilkan langkah-langkah konkret dan terukur dalam menyelesaikan persoalan yang sudah bertahun-tahun membayangi warga Samarinda ini. (Adv)
