DIGTALPOS.com, Samarinda – Persoalan di kawasan perbatasan antara Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai membutuhkan penanganan bersama agar tidak terhambat perbedaan wilayah administrasi. Kolaborasi kedua pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada persoalan banjir dan infrastruktur, tetapi juga diperluas ke sektor pertanian serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Menurutnya, kedua daerah memiliki sejumlah kawasan yang saling berbatasan sehingga berbagai persoalan yang muncul perlu diselesaikan melalui koordinasi lintas wilayah.
Hal tersebut disampaikan Joha menyusul peninjauan pembangunan sodetan di Loa Janan Ulu oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, bersama Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, Sabtu (3/10/2026).
Ia menilai, peninjauan langsung oleh kedua kepala daerah menjadi langkah penting untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan keterlibatan kedua pemerintah.
Salah satu masalah yang menjadi perhatian adalah banjir di kawasan perbatasan. Dampak banjir tidak selalu terbatas pada satu wilayah administrasi, sehingga penanganannya memerlukan perencanaan yang terintegrasi agar upaya pengendalian di satu daerah dapat berjalan seiring dengan kebijakan di daerah lainnya.
“Loa Janan Ilir dan Loa Janan Ulu ini adalah kawasan perbatasan antara Samarinda dan Kukar. Harus ada kerja sama dari kedua pemerintah ini. Apalagi berkaitan dengan persoalan banjir, harus ditangani dan dikelola bersama,” ujar Joha, Rabu (7/10/2026).
Joha mengapresiasi langkah Andi Harun dan Aulia Rahman Basri yang turun langsung meninjau lokasi pembangunan sodetan. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi di lapangan dapat membantu memperjelas tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah sekaligus merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Saya kira apa yang sudah dilakukan Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Bupati Kukar Aulia suatu hal yang bagus. Sama-sama turun ke lapangan untuk memastikan mana yang menjadi tanggung jawab daerah mereka dan mencari solusi apa yang harus dilakukan,” ucapnya.
Ia berharap, koordinasi tersebut tidak hanya berlangsung ketika persoalan muncul atau saat kondisi sudah mendesak. Sebaliknya, komunikasi antarpemerintah daerah perlu dibangun secara berkelanjutan, termasuk sejak tahap perencanaan program pembangunan.
Dengan perencanaan bersama, potensi tumpang tindih kebijakan maupun perbedaan penanganan di kawasan perbatasan dapat diminimalkan. Selain itu, pembagian kewenangan yang jelas akan memudahkan pelaksanaan program sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di kedua wilayah.
Joha juga mengingatkan agar kerja sama Samarinda dan Kukar tidak berhenti pada penanganan banjir. Menurutnya, masih banyak sektor strategis yang berpeluang dikembangkan melalui kolaborasi, terutama bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Saya kira kerja sama seperti ini tidak hanya berhenti pada persoalan penanganan banjir. Karena saya kira itu hanya menjadi salah satu contoh yang harus dilakukan bersama,” imbuhnya.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan adalah pertanian. Kukar memiliki potensi sumber daya dan lahan pertanian yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Samarinda. Kerja sama di sektor ini diharapkan mampu memperkuat hubungan antardaerah sekaligus membuka peluang pengembangan distribusi hasil pertanian.
“Banyak hal yang bisa dikerjasamakan, misalnya di bidang pertanian. Harapannya, akan ada hal lain yang bisa dikerjasamakan berkaitan dengan kebutuhan kedua kabupaten/kota ini,” tandasnya.
Dorongan tersebut menjadi pengingat bahwa hubungan antara Samarinda dan Kukar tidak hanya berkaitan dengan batas wilayah pemerintahan, tetapi juga saling terhubung melalui aktivitas ekonomi, kebutuhan masyarakat, dan persoalan lingkungan.
Karena itu, DPRD Samarinda berharap Pemkot Samarinda dan Pemkab Kukar terus memperkuat komunikasi serta menyusun langkah konkret dalam kerja sama lintas daerah. Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas dan perencanaan yang terarah, kolaborasi tersebut diharapkan mampu memberikan solusi berkelanjutan bagi persoalan perbatasan sekaligus mendukung pembangunan yang saling menguntungkan bagi kedua daerah. (Adv)
