DIGTALPOS.com, Samarinda — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur memberikan dukungan penuh terhadap program pendidikan gratis bertajuk “Gratispol” yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Kaltim. Namun, dukungan tersebut disertai catatan penting agar pelaksanaan program ini tidak hanya mengedepankan kuantitas, tetapi juga kualitas.
Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa pelaksanaan Gratispol harus dirancang secara matang dan menyesuaikan dengan kapasitas anggaran daerah. Ia menilai, jika tidak dikelola secara efisien dan tepat sasaran, maka program ambisius ini akan sulit mencapai tujuan idealnya.
“Untuk tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar. Namun, jika ingin menjangkau seluruh mahasiswa yang berhak dan menambahkan program afirmatif untuk guru serta warga di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kebutuhan idealnya bisa mencapai Rp2,5 triliun per tahun,” ujar Agusriansyah, belum lama ini.
Ia menambahkan, keberhasilan Gratispol bukan hanya dilihat dari banyaknya mahasiswa yang mendapatkan bantuan, tetapi juga dari kualitas lulusan yang dihasilkan. Oleh karena itu, ia mendorong agar dalam pelaksanaannya, diberlakukan mekanisme seleksi dan evaluasi, seperti persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal serta perjanjian akademik antara mahasiswa dan perguruan tinggi.
“Program ini tidak boleh hanya menjadi formalitas untuk menyelesaikan studi. Kita harus memastikan bahwa setiap penerima manfaat memiliki tanggung jawab akademik dan komitmen untuk menyelesaikan kuliah dengan hasil terbaik,” tegasnya.
Agusriansyah juga menekankan pentingnya keterlibatan para akademisi dan perguruan tinggi dalam mengawal pelaksanaan Gratispol. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, legislatif, dan institusi pendidikan sangat penting agar program ini berjalan sesuai arah dan tujuan jangka panjang.
“Gratispol harus menjadi investasi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul. Ini bukan sekadar soal akses ke pendidikan tinggi, tetapi juga tentang kualitas dan kesiapan generasi muda untuk membangun masa depan Kalimantan Timur,” katanya.
Ia pun mengingatkan bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Bumi Etam. Karena itu, Gratispol harus dilandasi dengan perencanaan yang kuat, pengawasan yang ketat, dan orientasi pada mutu.
“Pendidikan bukan proyek jangka pendek. Kita membangun peradaban, dan itu dimulai dari sistem yang dirancang dengan visi dan tanggung jawab,” pungkasnya. (Adv)
