DIGTALPOS.com, Samarinda — Dorongan untuk melanjutkan pembangunan Jembatan Martadipura 2 kembali mengemuka dalam Musrenbang Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar di Pendopo Odah Etam. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, secara tegas meminta agar proyek ini masuk dalam program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Guntur menyampaikan bahwa jembatan yang menghubungkan Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, dengan wilayah seberangnya itu sudah sejak lama direncanakan, namun hingga kini belum terealisasi secara penuh. Padahal, menurutnya, proyek tersebut sangat strategis secara ekonomi dan sosial.
“Ini sudah dirancang sejak zaman almarhum Syaukani Hasan Rais. Tapi sampai hari ini masih stagnan. Pemerintah harus beri perhatian lebih agar proyek ini tidak hilang dari radar prioritas,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut, Senin (5/5/2025)
Ia mendesak Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji untuk segera meninjau lokasi proyek dan menetapkan Jembatan Martadipura 2 sebagai salah satu program unggulan dalam lima tahun mendatang.
“Kami berharap proyek ini segera diangkat dalam dokumen RPJMD. Ini bukan hanya kepentingan Kutai Kartanegara, tapi juga Kutai Barat dan konektivitas regional Kaltim secara luas,” tegasnya.
Guntur juga menekankan perlunya koordinasi lintas kabupaten antara Kutai Kartanegara dan Kutai Barat untuk menyusun rencana teknis serta perhitungan anggaran pembangunan jembatan secara bersama.
Ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa tanpa sinergi antardaerah, proyek ini bisa terus tertunda dan bahkan ditinggalkan. Padahal, infrastruktur seperti ini akan sangat menunjang pembangunan kawasan pedalaman yang saat ini masih tertinggal dibanding wilayah pesisir.
“Pemerintah harus memiliki keberpihakan terhadap wilayah hulu. Apalagi saat ini perhatian pusat sedang besar terhadap kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). Jangan sampai wilayah yang dekat dengan IKN justru tertinggal karena akses terbatas,” imbuhnya.
Menurut Guntur, menjadikan Martadipura 2 sebagai proyek prioritas RPJMD akan menjadi langkah konkret dalam pemerataan pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan. (Adv)
