DIGTALPOS.com, Bontang – Kabar membanggakan datang dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Dalam waktu dekat, daerah ini akan menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan menekan angka pengangguran terbuka secara signifikan. Penghargaan tersebut dijadwalkan diserahkan pada 5 Mei 2026 mendatang.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menegaskan, penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa berbagai kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah daerah berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Alhamdulillah, Pemkot Bontang akan menerima penghargaan dari Kemendagri pada 5 Mei nanti. Ini menjadi momentum penting bagi kita semua,” ujar Neni, saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), di Halam Kantor Wali Kota Lama, di Jalan Awang Long, Bontang Utara, Jumat (1/5/2026).
Menurutnya, keberhasilan ini tidak diraih secara instan, melainkan melalui kerja keras dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat. Pemkot Bontang secara konsisten mendorong kebijakan yang berorientasi pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, termasuk memperkuat regulasi ketenagakerjaan yang berpihak pada tenaga kerja lokal.
Salah satu langkah strategis yang dinilai memberi dampak signifikan adalah penerapan kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk menyerap minimal 75 persen tenaga kerja dari warga lokal. Kebijakan ini dinilai mampu membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat Bontang sekaligus menekan angka pengangguran.
“Angka pengangguran di Bontang berhasil turun dari sekitar 10 ribu menjadi 6 ribu jiwa. Ini adalah hasil kerja bersama, termasuk optimalisasi Peraturan Daerah tentang ketenagakerjaan,” jelasnya.
Tak hanya menerima penghargaan, Pemkot Bontang juga mendapat kepercayaan dari Kemendagri untuk mempresentasikan berbagai capaian pembangunan daerah. Kesempatan ini dinilai sebagai ajang strategis untuk memperkenalkan inovasi serta praktik baik yang telah diterapkan di Bontang kepada daerah lain di Indonesia.
“Kami juga diminta mempresentasikan capaian pembangunan di hadapan Kemendagri. Ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab untuk terus meningkatkan kinerja,” tambah Neni.
Ke depan, Pemkot Bontang tidak berhenti pada capaian ini. Pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam pembahasan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2027. Proses tersebut akan dilakukan melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja, guna memastikan keputusan yang diambil adil dan berkelanjutan.
Selain itu, perlindungan terhadap pekerja, khususnya sektor rentan, juga terus diperkuat. Salah satunya melalui optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Saat ini, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bontang telah mencapai lebih dari 98 persen, menunjukkan komitmen tinggi pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja.
Dengan capaian ini, Pemkot Bontang diharapkan dapat terus mempertahankan tren positif dalam pembangunan ketenagakerjaan, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya menekan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (adv)
