DIGTALPOS.com, Bontang – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor pertambangan mulai menimbulkan kekhawatiran serius di Kota Bontang. Tak hanya berdampak pada menurunnya pendapatan pekerja, kondisi ini juga berpotensi memicu tekanan sosial yang lebih luas di tengah masyarakat.
DPRD Kota Bontang pun angkat bicara. Lembaga legislatif tersebut menilai situasi ini sebagai sinyal penting yang harus segera direspons dengan langkah konkret dan terukur, bukan sekadar kebijakan jangka pendek.
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sekitar 600 karyawan PT Pama Persada Nusantara telah terdampak PHK. Angka tersebut, menurutnya, berpotensi melonjak drastis hingga menyentuh sekitar 6.000 orang apabila turut menghitung pekerja dari PT Indominco Mandiri.
“Ini bukan sekadar angka. Di baliknya ada ribuan keluarga yang menggantungkan hidup dari sektor ini. Ketika PHK terjadi, dampaknya langsung terasa pada daya beli, stabilitas ekonomi rumah tangga, hingga kondisi sosial masyarakat,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).
Ia menegaskan bahwa ketergantungan ekonomi Bontang terhadap sektor pertambangan selama ini menjadi tantangan tersendiri. Ketika industri tersebut mengalami fluktuasi, masyarakat pun ikut merasakan dampaknya secara langsung.
Oleh karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah strategis. Tidak hanya bersifat reaktif dalam menangani dampak PHK, tetapi juga menyusun kebijakan jangka menengah hingga panjang guna menghadapi dinamika industri yang tidak menentu.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan vokasi. Dengan keterampilan baru, para pekerja yang terdampak diharapkan mampu beradaptasi dan beralih ke sektor lain yang lebih stabil dan berkelanjutan.
“Transisi ini penting. Kita harus menyiapkan tenaga kerja yang tidak hanya bergantung pada satu sektor saja,” tegas pria yang akrab disapa Bang Faiz itu.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi alternatif. Dukungan berupa akses permodalan tanpa bunga dinilai dapat menjadi stimulus bagi masyarakat untuk memulai usaha baru dan menciptakan lapangan kerja mandiri.
Menurut Bang Faiz, langkah-langkah tersebut dapat menjadi solusi jangka pendek sekaligus jembatan menuju pemulihan, sambil menunggu normalisasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara yang sangat memengaruhi aktivitas industri pertambangan.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, dunia usaha, hingga lembaga pendidikan perlu duduk bersama untuk merancang sistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan tangguh menghadapi perubahan.
“Jangan sampai pekerja terus menjadi pihak yang paling dirugikan setiap kali terjadi gejolak industri. Harus ada solusi nyata dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Adv)
