DIGTALPOS.com – Hasil pengecekan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tengah menjadi sorotan di media sosial. Sejumlah warga mengaku kaget setelah mengetahui dirinya tercatat dalam desil 9 bahkan desil 10, padahal mereka merasa kondisi ekonomi sehari-hari jauh dari kategori masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi.
Perbincangan tersebut ramai muncul di platform Threads. Warga membagikan kondisi tempat tinggal, penghasilan, hingga aset yang dimiliki sebagai pembanding dengan hasil desil yang mereka peroleh.
Salah satu unggahan yang menjadi perhatian memperlihatkan seorang warga mengaku masuk desil 9, meski hanya tinggal di rumah kontrakan tipe 36. Ia juga menyebut hanya memiliki satu mobil bekas dan mengaku jarang melakukan perjalanan atau bepergian ke luar daerah.
Keluhan serupa disampaikan pengguna lainnya yang mengaku tercatat dalam desil 10. Padahal, menurut pengakuannya, ia masih tinggal di rumah kontrakan dan keluarga hanya mengandalkan penghasilan suami sekitar Rp3 juta per bulan.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Banyak yang mengira desil ditentukan berdasarkan besaran penghasilan atau jumlah aset yang dimiliki. Padahal, mekanisme penentuan desil tidak sesederhana itu.
BPS: Desil Bukan Berdasarkan Batas Penghasilan
Dilansir kontan.co.id, menjawab keresahan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon memberikan penjelasan melalui akun Threads resminya, @bpscilegon.
BPS menjelaskan, desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan peringkat kondisi sosial ekonomi. Seluruh keluarga yang masuk dalam basis data terlebih dahulu diurutkan berdasarkan kondisi sosial ekonominya, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok dengan jumlah keluarga yang relatif sama.
“Secara gampangnya, desil itu membagi jumlah keluarga menjadi 10 bagian/kotak sama banyak,” tulis BPS Cilegon, Kamis (13/8/2026).
Dalam sistem tersebut, desil 1 menunjukkan kelompok keluarga dengan peringkat kondisi sosial ekonomi paling rendah. Sementara desil 10 merupakan kelompok dengan peringkat kondisi sosial ekonomi paling tinggi.
Namun, posisi tersebut tidak berarti ada batas penghasilan tertentu yang secara otomatis membuat seseorang masuk desil tertentu.
BPS menegaskan, tidak ada rumus sederhana seperti seseorang dengan penghasilan Rp3 juta masuk desil tertentu, sedangkan orang dengan penghasilan Rp10 juta otomatis masuk desil lainnya.
“Kotak-kotak inilah yang disebut desil. Jadi, dalam pengelompokan desil tidak ada cut off point. Tidak ada penghasilan sekian masuk desil X, atau aset sekian masuk desil Y. Murni berdasarkan pemeringkatan/ranking keluarga,” jelas BPS.
Banyak Faktor yang Dinilai
Penentuan peringkat sosial ekonomi keluarga juga tak hanya melihat satu indikator. BPS menyebut terdapat puluhan variabel yang digunakan dalam proses pemeringkatan.
Beberapa aspek yang diperhitungkan antara lain kondisi perumahan, kepemilikan aset atau barang, karakteristik demografi dan pendidikan, kondisi ketenagakerjaan, kepemilikan usaha, hingga aspek kesehatan.
Artinya, dua keluarga dengan penghasilan yang terlihat serupa belum tentu memiliki posisi desil yang sama. Begitu pula keluarga dengan pendapatan berbeda bisa saja berada dalam desil yang sama karena memiliki karakteristik sosial ekonomi lain yang berbeda.
Hal inilah yang menurut BPS menjadi salah satu alasan mengapa hasil pengecekan desil terkadang terasa tidak sesuai dengan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonominya sendiri.
Desil 10 Tak Berarti Semua Orang Kaya
BPS juga memberikan gambaran mengenai keberagaman kondisi ekonomi yang terdapat dalam satu kelompok desil.
Khususnya pada desil 10, terdapat keluarga dengan kondisi ekonomi yang sangat beragam. Mulai dari masyarakat kelas menengah hingga kelompok dengan tingkat kekayaan yang sangat besar dapat berada dalam kelompok yang sama.
“Di desil yang sama, ada konglomerat dan ultra-rich dengan penghasilan miliaran hingga triliunan rupiah per bulan. Tapi, ada juga keluarga dengan penghasilan jutaan per bulan,” tulis BPS.
Dengan demikian, masuk desil 10 tidak berarti seluruh keluarga di dalamnya mempunyai penghasilan, aset, atau tingkat kekayaan yang sama.
Justru, perbedaan kondisi yang sangat lebar dalam kelompok tersebut dapat menggambarkan adanya ketimpangan ekonomi. BPS bahkan menilai kontras kondisi ekonomi di dalam desil 10 menunjukkan tingginya kesenjangan ekonomi di Indonesia.
Yang Dinilai Adalah Keluarga, Bukan Individu
Hal penting lainnya yang perlu dipahami adalah pemeringkatan desil dilakukan terhadap keluarga, bukan terhadap individu secara terpisah.
Karena itu, kondisi ekonomi seseorang tidak bisa langsung dijadikan patokan untuk menentukan posisi desil keluarganya.
Misalnya, seseorang memiliki penghasilan rendah, tetapi anggota keluarga lainnya memiliki sumber pendapatan, aset, usaha, kondisi tempat tinggal, atau karakteristik sosial ekonomi lain yang ikut diperhitungkan. Keseluruhan informasi tersebut dapat memengaruhi posisi keluarga dalam pemeringkatan DTSEN.
BPS juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai tabel atau unggahan di media sosial yang mencantumkan batas penghasilan tertentu untuk setiap desil.
Informasi seperti “penghasilan Rp3 juta pasti desil sekian” atau “penghasilan Rp10 juta otomatis desil tertentu” dinilai tidak tepat karena sistem pemeringkatan menggunakan banyak variabel dengan bobot yang berbeda.
Mengapa Hasil Desil Bisa Terasa Tidak Sesuai?
Ramainya keluhan warga di media sosial menunjukkan masih adanya kesalahpahaman mengenai fungsi desil. Sebagian masyarakat memandang desil seperti kategori pendapatan, padahal konsepnya merupakan peringkat relatif kondisi sosial ekonomi keluarga.
Dengan kata lain, posisi seseorang dalam desil sangat bergantung pada bagaimana kondisi keluarganya dibandingkan dengan keluarga lain yang berada dalam basis data.
Karena sifatnya berupa pemeringkatan, posisi desil juga tidak bisa diterjemahkan secara sederhana sebagai ukuran pasti jumlah uang, total aset, atau tingkat kemewahan seseorang.
Penjelasan BPS tersebut menjadi penting di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap DTSEN, terutama ketika hasil pengecekan desil berkaitan dengan berbagai program pemerintah yang menggunakan data sosial ekonomi sebagai salah satu dasar penentuan sasaran.
Bagi warga yang merasa hasil pemeringkatan tak sesuai dengan kondisi sebenarnya, persoalan tersebut tidak serta-merta dapat disimpulkan hanya dengan membandingkan penghasilan bulanan atau kondisi tempat tinggal.
Sebab, desil merupakan hasil pemeringkatan berdasarkan sejumlah indikator sosial ekonomi yang dinilai secara keseluruhan, bukan label yang ditentukan hanya dari satu angka penghasilan.
Dengan demikian, warga yang memperoleh desil 9 atau 10 tidak otomatis berarti memiliki kehidupan mewah. Sebaliknya, warga yang berada pada desil lebih rendah juga tak bisa dinilai hanya dari satu aspek kehidupan.
Pemahaman mengenai cara kerja DTSEN dan sistem desil menjadi penting agar masyarakat tak keliru membaca hasil pengecekan maupun mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial. (*)
