DIGTALPOS.com, Bontang – Di tengah proyeksi kondisi anggaran daerah yang diperkirakan semakin berat pada tahun mendatang, DPRD Bontang mulai mendorong lahirnya strategi pembiayaan alternatif untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat. Salah satu langkah yang diusulkan ialah memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Bengawan, saat mengikuti pembahasan terkait program jaminan kesehatan masyarakat bersama unsur pemerintah daerah, Senin (11/5/2026).
Rapat itu turut melibatkan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM), serta BPJS Kesehatan. Dalam forum tersebut, berbagai skema pembiayaan dibahas guna memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu, tetap berjalan optimal meski tekanan anggaran terus meningkat.
Menurut Ubayya, pemerintah daerah tidak bisa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Diperlukan upaya membuka sumber dukungan baru agar program pelayanan publik, terutama sektor kesehatan, tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Ia menilai keterlibatan perusahaan melalui program TJSL dapat menjadi salah satu solusi strategis yang realistis untuk membantu pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat.
“Yang harus terus digarap itu TJSL dan dukungan dari provinsi, karena anggaran daerah tahun depan juga cukup berat,” ujarnya.
Politikus tersebut menilai, keberadaan perusahaan di Kota Bontang memiliki potensi besar untuk mendukung program sosial pemerintah, termasuk di bidang kesehatan. Melalui kolaborasi yang terarah, bantuan perusahaan dinilai dapat membantu menjaga keberlangsungan pembiayaan BPJS Kesehatan bagi warga yang membutuhkan.
Selain memaksimalkan peran TJSL perusahaan, DPRD juga mendorong agar koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diperkuat. Hal itu dianggap penting agar dukungan anggaran maupun bantuan program kesehatan dari pemerintah provinsi dapat lebih optimal.
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi langkah penting untuk mengantisipasi dampak keterbatasan fiskal daerah di masa mendatang. Pemerintah daerah, kata dia, perlu bergerak lebih cepat mencari alternatif pembiayaan agar program prioritas tidak terganggu.
“Kita harus mencari solusi lain agar jangan sampai ada dampak besar terhadap program-program daerah,” terangnya.
Kendati begitu, Ubayya memastikan kondisi saat ini masih dapat dikendalikan. Terkait kekurangan anggaran sekitar Rp1,2 miliar untuk pembiayaan program kesehatan, dirinya optimistis persoalan tersebut masih bisa diatasi melalui mekanisme perubahan anggaran tahun berjalan.
Ia menyebut, DPRD bersama pemerintah daerah akan berupaya mencari formulasi terbaik agar kebutuhan anggaran tetap terpenuhi tanpa mengganggu program prioritas lainnya.
“Kalau untuk kekurangan Rp1,2 miliar itu masih bisa kita carikan solusi di perubahan anggaran. Insyaallah tidak ada masalah untuk jangka pendek,” jelasnya.
Dorongan pemanfaatan TJSL ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah dan DPRD mulai membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan sektor swasta dalam mendukung pelayanan publik. Dengan sinergi tersebut, diharapkan akses layanan kesehatan masyarakat tetap terjamin, meski tantangan fiskal daerah semakin besar pada tahun-tahun mendatang. (Adv)
