DIGTALPOS.com, Bontang – Rencana pembangunan pos pemadam kebakaran di kawasan atas laut Bontang Kuala mendapat sorotan serius dari Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry. Ia menegaskan, pembangunan pos tersebut tidak boleh hanya berfokus pada fisik bangunan semata, tetapi juga harus dibarengi dengan kesiapan sarana dan prasarana pendukung agar benar-benar bisa berfungsi optimal melayani masyarakat.
Hal itu disampaikan Alfin saat mengikuti rapat pembahasan program kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang. Dalam forum tersebut, ia mempertanyakan kesiapan fasilitas dasar yang nantinya akan menunjang operasional pos Damkar di kawasan atas laut tersebut.
Menurutnya, keberadaan pos pemadam kebakaran di wilayah padat permukiman seperti Bontang Kuala sangat penting, mengingat kawasan itu memiliki karakteristik bangunan kayu yang cukup rentan terhadap risiko kebakaran. Namun, ia mengingatkan agar pembangunan tidak berhenti pada seremoni peresmian bangunan saja.
“Jangan sampai nanti sudah dibangun malah diam lagi bangunannya. Ada pos damkarnya tapi tidak ada alatnya atau tidak ada kegiatan,” ujar Alfin, Senin (11/5/2026).
Ia menilai, kesiapan fasilitas penunjang seperti jaringan air bersih, listrik, hingga perlengkapan operasional pemadam kebakaran harus direncanakan sejak awal. Termasuk kejelasan terkait penyediaan armada dan alat pemadam, apakah akan disiapkan khusus untuk pos BK atau hanya memanfaatkan fasilitas yang dipindahkan dari Markas Komando (Mako) Damkar.
Sorotan tersebut muncul karena DPRD tidak ingin fasilitas publik yang dibangun menggunakan anggaran daerah justru berakhir tidak optimal pemanfaatannya. Terlebih, kawasan Bontang Kuala selama ini dikenal sebagai salah satu ikon wisata sekaligus permukiman padat penduduk yang membutuhkan sistem mitigasi kebakaran lebih cepat dan responsif.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang, Amiluddin memastikan pembangunan pos Damkar BK tidak akan menjadi bangunan terbengkalai setelah selesai dikerjakan.
“Insyaallah ini tidak akan menjadi bangunan yang terbengkalai setelah selesai,” tegas Amiluddin.
Ia menjelaskan, pada tahun anggaran 2026 ini pihaknya memang masih memfokuskan penggunaan anggaran pada pembangunan fisik bangunan pos terlebih dahulu. Sementara kebutuhan pendukung seperti instalasi air dan listrik akan dimasukkan pada tahap penganggaran selanjutnya.
“Kami memang belum menganggarkan untuk air dan listrik karena tahun ini fokus pembangunan. Tapi insyaallah di anggaran selanjutnya akan kami masukkan semuanya,” jelasnya.
Untuk mendukung operasional awal, Disdamkartan mengaku akan memaksimalkan fasilitas yang telah tersedia sambil mengusulkan tambahan perlengkapan melalui anggaran perubahan. Selain itu, personel yang akan bertugas di pos Damkar BK nantinya diprioritaskan berasal dari masyarakat setempat.
Langkah tersebut dinilai penting agar petugas lebih memahami kondisi lingkungan serta akses-akses sempit di kawasan atas laut, sehingga penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat ketika terjadi keadaan darurat.
“Kami sudah memilih orang-orang BK sendiri untuk ditempatkan di sana,” tambah Amiluddin.
Tak hanya difungsikan sebagai pusat pelayanan kebakaran dan penyelamatan, pos Damkar BK juga dirancang menjadi sarana edukasi kebencanaan bagi masyarakat, khususnya anak-anak usia dini.
Selama ini, Markas Komando Damkar Kota Bontang kerap menerima kunjungan pelajar taman kanak-kanak untuk mengenal profesi pemadam kebakaran sekaligus belajar tentang mitigasi bencana sejak dini. Nantinya, kegiatan edukasi serupa juga akan dikembangkan di kawasan Bontang Kuala.
“Sekarang hampir setiap hari ada kunjungan anak-anak TK. Nantinya mereka bisa memilih mau belajar di Mako atau di BK,” pungkasnya. (Adv)
