DIGTALPOS.com, Bontang – Program BPJS Kesehatan gratis di Kota Bontang kembali menjadi sorotan. Pasalnya, masih ada sebanyak 1.882 warga yang hingga kini belum tercover layanan jaminan kesehatan gratis, meski data mereka telah diusulkan oleh pemerintah daerah.
Dari total sekitar 3.800 warga yang diajukan sebagai penerima manfaat, baru 1.918 jiwa yang dinyatakan lolos dan aktif dalam program BPJS Kesehatan gratis. Sementara sisanya masih tertahan dalam proses verifikasi di tingkat provinsi.
Kondisi ini menuai perhatian serius dari Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Muhammad Yusuf. Ia menilai persoalan tersebut berpotensi menyulitkan masyarakat, terutama saat warga membutuhkan pelayanan kesehatan secara mendesak.
Sorotan itu disampaikan Yusuf dalam rapat Komisi A DPRD bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bontang, Senin (11/5/2026). Dalam forum tersebut, ia meminta pemerintah tidak terlalu kaku dalam menerapkan aturan administrasi, khususnya menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat.
Menurutnya, kondisi sakit tidak dapat diprediksi dan masyarakat tentu berharap bisa langsung mendapatkan pelayanan tanpa harus dihadapkan pada berbagai persoalan administrasi yang rumit.
“Kalau masyarakat tentu tidak mau tahu soal ribet atau tidaknya persyaratan. Jangan sampai saat masyarakat sakit, baru kita menjelaskan kendala administrasi,” tegas Yusuf.
Ia menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah cepat dan lebih fleksibel agar masyarakat yang belum masuk dalam cakupan BPJS gratis tetap bisa memperoleh akses layanan kesehatan dengan mudah.
Selain itu, Yusuf juga menyoroti potensi kekurangan anggaran program BPJS Kesehatan gratis yang dinilai perlu diantisipasi sejak dini. Ia meminta pemerintah daerah tidak hanya terpaku pada aturan teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kebutuhan mendesak masyarakat.
Menurutnya, kebijakan khusus tetap bisa diambil demi kepentingan warga, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang sangat bergantung pada program jaminan kesehatan dari pemerintah.
“Yang membuat aturan juga manusia. Jadi saya rasa harus ada kebijakan-kebijakan yang bisa diambil,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang, Bakhtiar Mabe, menjelaskan bahwa proses pengusulan peserta BPJS gratis memang masih terkendala pada tahapan verifikasi di tingkat provinsi.
Menurutnya, pemerintah daerah sebenarnya telah mengusulkan ribuan data warga penerima manfaat. Namun, keputusan akhir terkait persetujuan dan pengaktifan kepesertaan sepenuhnya berada di kewenangan pemerintah provinsi.
Hal itulah yang menyebabkan jumlah warga yang sudah aktif dalam program BPJS gratis belum maksimal, meski kuota yang tersedia dinilai cukup besar.
“Ranahnya memang di provinsi, kami di daerah hanya mengusulkan saja,” jelas Bakhtiar.
Persoalan ini pun diharapkan segera mendapat perhatian serius agar masyarakat Bontang yang belum memiliki jaminan kesehatan dapat segera tercover program BPJS gratis. Terlebih, layanan kesehatan menjadi kebutuhan dasar yang sangat penting dan menyangkut keselamatan masyarakat. (Adv)
