DIGTALPOS.com, Bontang – Rendahnya serapan anggaran daerah kembali menjadi perhatian serius di lingkungan DPRD Kota Bontang. Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menilai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih berada di bawah angka 40 persen belum mampu memberikan dampak maksimal terhadap pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, lambannya penyerapan anggaran bukan hanya persoalan administrasi pemerintahan semata, tetapi juga berdampak langsung terhadap denyut ekonomi warga, khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini bergantung pada perputaran belanja pemerintah daerah.
Rustam mengatakan, APBD seharusnya dapat menjadi motor penggerak ekonomi sejak awal tahun anggaran berjalan. Jika realisasi belanja pemerintah terlambat, maka aktivitas ekonomi di tingkat bawah ikut tersendat dan berpotensi melemahkan daya tahan pelaku usaha kecil.
“Akibatnya UMKM itu ada yang macet di tengah jalan. Kami ingin uang APBD itu bisa berputar dari Januari sampai Desember,” ujarnya kepada awak media, Selasa (12/5/2026).
Politisi Partai Golkar tersebut menyoroti pola lama dalam pelaksanaan proyek pemerintah yang dinilai masih kerap terjadi hingga sekarang. Ia menyebut, proses tender yang baru dimulai pada April membuat pekerjaan fisik baru berjalan pada pertengahan tahun, sementara pencairan anggaran justru menumpuk menjelang akhir tahun.
Kondisi itu, lanjutnya, menyebabkan efek ekonomi dari belanja pemerintah tidak dirasakan secara merata sepanjang tahun. Padahal, keberadaan APBD sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal, terutama di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan biaya hidup.
“Bukan seperti dulu yang tendernya baru mulai April, pengerjaan bulan 7 atau 8, dan pencairannya baru di akhir tahun,” terangnya.
Rustam menegaskan, fokus utama pemerintah daerah seharusnya bukan hanya mengejar tingginya persentase serapan anggaran di atas kertas. Lebih dari itu, APBD harus benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menggerakkan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Ia menilai, ketika anggaran daerah dapat direalisasikan lebih cepat sejak awal tahun, maka perputaran uang di masyarakat juga akan lebih stabil. Dampaknya tidak hanya dirasakan kontraktor atau pelaksana proyek, tetapi juga para pedagang, pelaku jasa, hingga UMKM yang menjadi bagian dari rantai ekonomi daerah.
Di sisi lain, Rustam juga menyinggung kondisi masyarakat yang saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi. Menurutnya, kenaikan harga kebutuhan pokok dan tingginya biaya hidup belum diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat.
“Gaji tidak naik, BBM tinggi, sementara belanja kebutuhan juga meningkat. Ini yang harus kita pikirkan bersama bagaimana APBD bisa menjadi penopang ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Karena itu, ia mendorong agar skema pengelolaan APBD di Kota Bontang dirancang lebih matang sejak awal tahun. Perencanaan program, proses tender, hingga pencairan anggaran dinilai harus dilakukan lebih cepat agar manfaat ekonomi dari APBD dapat dirasakan masyarakat secara konsisten sepanjang tahun anggaran berjalan.
Menurut Rustam, percepatan realisasi anggaran juga akan menciptakan efek berganda atau multiplier effect yang lebih besar terhadap perekonomian lokal. Dengan begitu, pelaku UMKM memiliki peluang usaha yang lebih stabil dan roda ekonomi daerah dapat terus bergerak.
“APBD itu harus diatur skemanya supaya multiplier effect-nya bisa dinikmati masyarakat, khususnya UMKM kita,” tutupnya. (Adv)
