DIGTALPOS.com, Samarinda — Dunia pendidikan di Kalimantan Timur, khususnya di dua kota terbesarnya yakni Balikpapan dan Samarinda, masih menghadapi tantangan besar yang harus segera diatasi. Persoalan ketimpangan kualitas, keterbatasan infrastruktur, hingga kurangnya pemerataan akses pendidikan menjadi sorotan utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menegaskan bahwa perbaikan sektor pendidikan di Balikpapan dan Samarinda membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Ia menilai, meskipun beberapa kemajuan sudah terlihat, tetapi pekerjaan rumah yang tersisa masih cukup banyak dan mendesak untuk diselesaikan.
“Pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan daerah. Karena itu, kami di DPRD Kaltim akan terus mendorong agar persoalan ini segera ditangani,” tegas Baba, saat ditemui pada Senin (28/4/2025).
Menurut Baba, Kota Samarinda sejatinya telah memiliki fasilitas pendidikan yang relatif memadai. Daya tampung untuk siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat disebut mampu menampung seluruh lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) setiap tahunnya. Namun, justru muncul persoalan baru: ketimpangan mutu antar sekolah.
“Anak-anak kita cenderung hanya ingin masuk ke sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Akibatnya, sekolah lain kekurangan peminat dan mutu pendidikan menjadi tidak merata. Ini harus jadi perhatian serius,” ujarnya.
Berbeda halnya dengan Samarinda, Balikpapan justru masih bergelut dengan persoalan yang lebih mendasar, yakni keterbatasan infrastruktur pendidikan. Baba mengungkapkan bahwa saat ini Balikpapan baru mampu mengakomodasi sekitar 51 persen lulusan SMP untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Balikpapan masih kekurangan infrastruktur pendidikan. Sarana dan prasarana sekolah belum cukup untuk menampung semua siswa,” katanya.
Sebagai langkah awal untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah mengajukan permohonan pembangunan dua SMA dan dua SMK baru. Upaya ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Kaltim, yang berkomitmen mengawal setiap prosesnya agar bisa terealisasi secepat mungkin.
“Kami siap mengawal dan memperjuangkan alokasi anggaran maupun koordinasi lintas lembaga, demi memastikan semua anak di Balikpapan dan Samarinda mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas,” pungkasnya. (Adv)
