DIGTALPOS.com, Kutai Timur – Isu kesetaraan gender kembali menjadi sorotan di Kutai Timur (Kutim) setelah daerah ini menempati posisi rendah dalam Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Berdasarkan data terbaru, Kutim berada di peringkat 9 dari total 10 kabupaten/kota di Kaltim, sebuah posisi yang menunjukkan masih tingginya jurang kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai aspek kehidupan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutim, Idham Cholid, menyatakan bahwa capaian tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, peringkat ideal sebuah daerah dalam indeks ketimpangan gender berada di posisi 1 hingga 3 karena mencerminkan tingkat kesetaraan yang lebih baik.
“Peringkat 9 ini menunjukkan kesenjangan yang masih cukup signifikan. Artinya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama agar perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh akses, layanan, dan peluang pembangunan,” jelas Idham pada Kamis (20/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa IKG mengukur ketimpangan gender melalui tiga dimensi utama, kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, dan keterlibatan dalam pasar kerja. Jika salah satu dari dimensi tersebut memiliki skor rendah, maka keseluruhan indeks juga akan ikut terdampak.
Menurut Idham, tantangan yang dihadapi Kutim perlu disikapi dengan langkah-langkah strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ia berharap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat memberikan ruang lebih luas bagi kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
“Semua program pembangunan seharusnya memberi ruang partisipasi yang adil, terutama bagi kelompok yang selama ini kurang mendapatkan kesempatan. Kami ingin memastikan bahwa perempuan juga memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, peluang ekonomi, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan,” tegasnya.
Idham menambahkan, konsep pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang bersifat inklusif dan berkeadilan. Pembangunan tidak boleh hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, tetapi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Harapan kami, siapa pun masyarakat Kutai Timur baik laki-laki maupun perempuan semua harus merasakan manfaat pembangunan secara merata dan berkesinambungan,” pungkasnya.
Dengan capaian indeks yang masih rendah tersebut, DPPPA Kutim menegaskan komitmennya untuk memperkuat kebijakan dan program-program kesetaraan gender di tahun-tahun mendatang, serta mendorong sinergi lintas sektor untuk memastikan bahwa pembangunan di Kutim benar-benar berpihak pada seluruh warganya. (adv)
