DIGTALPOS.com, Samarinda — Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyoroti rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu), yang dinilainya sebagai peringatan serius bagi Pemerintah Provinsi Kaltim.
Ia menegaskan perlunya langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di dua wilayah yang kerap tertinggal dalam pembangunan tersebut. “Kubar dan Mahulu itu juara satu dari bawah untuk IPM. Padahal kita ingin posisi di atas rata-rata nasional,” kata Ekti dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (5/5/2025).
Ekti menilai, persoalan rendahnya IPM di Kubar dan Mahulu merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, ia mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara visi-misi kepala daerah dan program prioritas pembangunan, khususnya yang menyentuh langsung kualitas hidup masyarakat.
“Visi-misi itu indikatornya pasti terkait pendidikan dan kesehatan. Dua sektor ini harus menjadi fokus utama dalam RPJMD lima tahun ke depan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari solusi, pemerintah provinsi merencanakan pembangunan sekolah unggulan di seluruh kabupaten/kota, termasuk Kubar dan Mahulu. Pembangunan dilakukan bertahap dalam kerangka waktu RPJMD. Ekti merinci, tahap awal berupa pembebasan lahan ditargetkan rampung pada 2026, dilanjutkan pembangunan fisik pada 2027, pengisian dan persiapan operasional di 2028, dan mulai beroperasi pada 2029.
“Target kita semua daerah punya sekolah unggulan. Untuk Kubar dan Mahulu, masing-masing dibangun satu sekolah,” ujarnya.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga tak luput dari perhatian. Pemerintah daerah telah memulai proses pembebasan lahan untuk pembangunan rumah sakit di kedua kabupaten tersebut. Meski tidak merinci nilai anggaran, Ekti menyebut kebutuhan lahan untuk rumah sakit di kisaran 20 hingga 30 hektare.
“Pembangunan rumah sakit memang perlu lahan yang cukup luas, dan itu menjadi tanggung jawab teknis pemerintah kabupaten masing-masing,” jelasnya.
Ekti berharap, pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan ini dapat menjadi pendorong percepatan peningkatan kualitas hidup di wilayah-wilayah tertinggal. Ia menekankan, pembangunan manusia adalah fondasi utama untuk mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh. (Adv)
