DIGTALPOS.com, Samarinda – Upaya percepatan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) kembali dipertegas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Melalui kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Aplikasi SRIKANDI Versi 3 yang berlangsung di Samarinda, pemerintah menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi budaya kerja yang wajib diadopsi seluruh ASN.
Gubernur Kaltim, melalui Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan HAM Arih Franata Filipus Sembiring, menekankan bahwa masyarakat kini menuntut layanan publik yang semakin cepat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, transformasi digital harus berjalan menyeluruh bukan hanya sekadar menggunakan aplikasi baru, tetapi juga membangun pola pikir baru yang lebih efisien dan transparan.
“Digitalisasi harus diwujudkan dengan cepat, efisien, dan ramah masyarakat. Setiap inovasi harus tertuju pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Kita tidak boleh setengah hati,” tegas Arih.
Lebih lanjut, Arih menekankan pentingnya gerak bersama antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi. Menurutnya, transformasi digital tidak akan berhasil apabila dilakukan secara parsial atau hanya oleh sebagian perangkat daerah.
“Seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam satu kesatuan sistem, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Tanpa sinergi, percepatan digital hanya akan menjadi wacana,” ujarnya.
Di sisi lain, Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, juga menegaskan bahwa penerapan SRIKANDI Versi 3 menjadi kebutuhan mendesak di era modern. Ia menilai, kemampuan ASN dalam mengelola arsip dinamis, dokumen pemerintahan, hingga korespondensi digital kini menjadi standar baru profesionalisme aparatur.
“Seluruh perangkat daerah harus aktif memanfaatkan pendampingan ini. Kita perlu memastikan ASN Mahulu memiliki kompetensi digital yang kuat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Angela.
Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kaltim. Mereka memberikan pendampingan teknis mulai dari pengelolaan arsip elektronik, penguatan budaya dokumentasi, hingga mekanisme penerapan sistem kearsipan yang terhubung antarinstansi.
Implementasi Aplikasi SRIKANDI sendiri menjadi salah satu indikator penting keberhasilan SPBE, karena memungkinkan seluruh dokumen pemerintahan dikelola secara aman, terstruktur, dan mudah dilacak. Dengan sistem ini, setiap proses administrasi mulai dari disposisi, surat menyurat, hingga pelaporan dapat dilakukan secara digital dan lebih transparan.
Kegiatan ini menandai langkah konkret Pemkab Mahulu untuk memperkuat fondasi digitalisasi, sekaligus mempercepat perubahan budaya kerja aparatur menuju pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan akuntabel. Dengan komitmen bersama, Mahulu diharapkan mampu menjadi salah satu daerah yang berada di garis depan dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi di Kalimantan Timur. (Adv)
