DIGTALPOS.com, Bontang – Fraksi PAN dan Hanura (Annur) DPRD Kota Bontang memberikan sejumlah catatan untuk Pemkot Bontang, dalam rapat pandangan akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Bontang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Anggota Fraksi Annur, Muhammad Irfan, menyoroti soal pendapatan dan belanja daerah Kota Bontang yang meningkat, namun dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dinilai masih belum optimal.
“Walaupun banyak program dan anggaran pembangunan yang telah direncanakan, namun masih terdapat aspek-aspek yang perlu diperbaiki,” kata Irfan.
Selain itu, kebijakan keuangan dan program pembangunan yang ada saat ini, dinilai Irfan hanya menghasilkan output tanpa outcome yang nyata. “Kami menghargai kinerja pemerintah dan mendukung program yang ada, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal,” tambahnya.
Disamping itu, Fraksi Annur juga menyoroti kurangnya kesinambungan dan kontinuitas program-program pemerintah, yang dinilai belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Bontang.
Sebab itu, Fraksi Annur mendesak Pemkot Bontang untuk segera melaksanakan semua rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti dan mengevaluasi beberapa perangkat daerah yang menyebabkan program dan kegiatan tidak terlaksana dengan baik.
“Kami menekankan pentingnya penyusunan program dan pengelolaan keuangan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dianggap krusial, untuk memastikan setiap program yang dijalankan memiliki arah dan tujuan yang jelas sesuai visi dan misi pembangunan daerah. “Termasuk memprioritaskan perencanaan program di bidang kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bontang,”ujarnya. (Adv)
