DIGTALPOS.com, Bontang – Suara warga Rawa Indah, Jalan KS Tubun, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Bontang Selatan, akhirnya mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Bontang. Dalam pertemuan bersama masyarakat, setidaknya empat persoalan krusial mengemuka, mulai dari sektor pendidikan, kesejahteraan tenaga keagamaan, infrastruktur penerangan jalan, hingga akurasi data kemiskinan.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan warga tak akan berhenti sebatas catatan. Ia memastikan, setiap keluhan akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait guna mencari solusi konkret.
Persoalan pertama yang mencuat adalah terkait dunia pendidikan. Sejumlah orang tua murid mengeluhkan masih adanya praktik penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) di sekolah. Kondisi ini dinilai membebani ekonomi keluarga, terlebih bagi masyarakat dengan penghasilan terbatas.
Menanggapi hal tersebut, Heri menegaskan bahwa pemerintah melalui Dinas Pendidikan telah melarang keras praktik jual beli LKS di sekolah negeri. Ia pun meminta masyarakat untuk melaporkan secara rinci jika masih ditemukan pelanggaran.
“Disdik sudah melarang penjualan LKS di sekolah negeri. Kalau terbukti, tentu akan ada sanksi. Tapi ini perlu kita dalami lebih lanjut, apakah masih terjadi saat ini atau kasus lama yang kembali mencuat,” jelas Heri, Sabtu (2/05/2026).
Selain isu pendidikan, warga juga menyoroti belum meratanya insentif bagi guru ngaji yang mengajar di masjid maupun musala. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih adil kepada para pegiat keagamaan yang selama ini berperan penting dalam pembinaan moral masyarakat.
Menanggapi hal itu, Heri menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran insentif bagi pegiat agama. Namun, ia mengungkapkan bahwa sebagian guru ngaji yang belum menerima bantuan tersebut belum terdaftar dalam organisasi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Bontang.
“Kalau belum menerima insentif, kemungkinan besar karena belum terdaftar. Kami sarankan untuk segera mendaftar di BKPRMI agar bisa masuk dalam data penerima,” terangnya.
Keluhan berikutnya menyasar minimnya penerangan jalan di wilayah RT 33. Warga mengaku kondisi jalan yang gelap pada malam hari tidak hanya menghambat aktivitas, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman dan potensi kerawanan kriminalitas.
Masalah ini, menurut Heri, akan segera dikoordinasikan dengan dinas teknis terkait agar dapat masuk dalam prioritas perbaikan, terutama di titik-titik yang dianggap rawan.
Sementara itu, persoalan terakhir yang tak kalah penting adalah terkait data kemiskinan. Warga menilai masih terdapat ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial. Beberapa penerima dinilai tidak sesuai kriteria, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru belum terakomodasi.
Terkait persoalan ini, politikus Partai Gerindra itu menyebut bahwa Dinas Sosial terus melakukan pemutakhiran data secara berkala. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat.
“Kami sudah meminta Dinsos untuk terus memperbarui data. Mereka menyampaikan bahwa proses update dilakukan setiap bulan agar data penerima bantuan semakin akurat,” pungkas Heri.
Dengan adanya berbagai aspirasi ini, diharapkan pemerintah dapat bergerak cepat menghadirkan solusi nyata, sehingga kebutuhan dan harapan masyarakat Rawa Indah dapat terpenuhi secara adil dan merata. (Adv)
