DIGTALPOS.com, Bontang – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyoroti secara serius kejelasan fungsi Autis Center di tengah berbagai tantangan layanan bagi anak penyandang disabilitas di Kota Taman (sebutan Bontang).
Sorotan tersebut bukan tanpa alasan. Di tengah meningkatnya kebutuhan layanan terapi dan pendidikan khusus, keberadaan Autis Center dinilai harus memiliki arah yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan sekaligus tumpang tindih dalam penanganan.
Menurut Andi Faizal, penamaan Autis Center seharusnya mencerminkan fokus layanan yang spesifik, yakni bagi anak dengan spektrum autisme. Ia menilai, jika lembaga tersebut justru melayani seluruh jenis disabilitas tanpa diferensiasi yang tegas, maka dikhawatirkan efektivitas layanan menjadi tidak optimal.
“Kalau namanya Autis Center, berarti fokus pada anak autis,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).
Ia menjelaskan, untuk anak dengan jenis disabilitas lainnya sejatinya sudah tersedia jalur layanan tersendiri. Pemerintah telah menghadirkan berbagai fasilitas seperti sekolah inklusif maupun Sekolah Luar Biasa (SLB) yang dirancang untuk menangani kebutuhan spesifik masing-masing anak.
Karena itu, ia menekankan pentingnya penegasan fungsi dan peran Autis Center agar tidak terjadi tumpang tindih layanan yang justru berdampak pada kualitas penanganan. Kejelasan ini juga dinilai penting untuk memastikan setiap anak mendapatkan intervensi yang sesuai dengan kebutuhannya.
“Untuk disabilitas lain, saat ini sudah ada sekolah inklusif maupun SLB yang menangani sesuai kebutuhan masing-masing,” tambahnya.
Tak hanya soal fungsi, DPRD Bontang juga menyoroti persoalan klasik yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah, yakni keterbatasan sumber daya manusia. Ketersediaan tenaga pendidik dan terapis bersertifikasi dinilai masih jauh dari kata cukup.
Padahal, keberadaan tenaga profesional menjadi kunci utama dalam memberikan terapi yang tepat, terukur, dan berkelanjutan bagi anak-anak penyandang autisme maupun disabilitas lainnya. Minimnya SDM ini secara langsung berdampak pada kualitas layanan yang diterima.
Selain itu, politikus partai berlambang pohon beringin ini juga menyinggung persoalan pembiayaan terapi yang masih menjadi beban bagi sebagian besar orang tua. Skema pembiayaan melalui BPJS dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan terapi jangka panjang yang memang dibutuhkan anak autis.
“Ini yang akan kita dalami lebih lanjut, kebutuhan penanganan autis itu berkelanjutan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, DPRD tidak akan berhenti pada tataran wacana. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pendalaman melalui kunjungan lapangan guna melihat langsung kondisi riil di lapangan, mulai dari fasilitas, tenaga pendidik, hingga sistem layanan yang berjalan.
Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan pemetaan masalah yang komprehensif, sehingga kebijakan yang diambil ke depan benar-benar tepat sasaran.
Dengan komitmen tersebut, DPRD Bontang berharap sistem layanan bagi penyandang disabilitas, khususnya anak dengan autisme, dapat terus diperbaiki. Tujuannya tak lain agar setiap anak mendapatkan hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal dengan dukungan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan di Kota Bontang. (Adv)
