DIGTALPOS.com, Bontang – Pemerintah Kota Bontang mengambil langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menghentikan pengadaan hewan kurban yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus penyesuaian prioritas belanja daerah di tengah kondisi fiskal yang masih terbatas.
Ke depan, Pemkot Bontang akan lebih memfokuskan penggunaan APBD pada program-program yang dinilai mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program kesejahteraan sosial.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti pemerintah mengurangi perhatian terhadap pelaksanaan ibadah kurban. Sebaliknya, pemerintah ingin mengubah pola pendanaan agar tidak lagi bergantung pada anggaran daerah, melainkan mendorong partisipasi aktif dari aparatur sipil negara (ASN) melalui semangat gotong royong.
“Tidak pakai APBD seperti tahun lalu. Sekarang kami akan minta iuran pejabat. Ini juga bagian dari ibadah, membantu masyarakat meski tanpa menggunakan uang daerah,” ucap Neni, belum lama ini.
Menurut Neni, dalam situasi fiskal yang ketat, pemerintah daerah dituntut lebih selektif dalam menentukan prioritas anggaran. Ia menilai bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi fokus utama pembiayaan, sementara kegiatan sosial-keagamaan seperti kurban dapat tetap berjalan melalui partisipasi kolektif.
Skema yang akan diterapkan adalah sistem iuran atau patungan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam praktiknya, sejumlah pejabat sekitar tujuh orang dalam satu kelompok akan bergotong royong mengumpulkan dana untuk membeli satu ekor sapi kurban.
Hewan kurban yang terkumpul nantinya akan disalurkan ke berbagai masjid di wilayah Kota Bontang. Setelah proses penyembelihan, daging kurban akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga kurang mampu di berbagai kelurahan.
Lebih dari sekadar solusi anggaran, Neni menilai pola ini memiliki nilai sosial yang kuat. Ia menekankan bahwa semangat kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian antar sesama justru akan semakin tumbuh melalui mekanisme iuran tersebut.
“Ini bukan hanya soal kurban, tapi juga bagaimana kita membangun rasa kebersamaan di lingkungan ASN. Nilai gotong royong itu sejalan dengan makna Idul Adha,” jelasnya.
Menariknya, ia optimistis jumlah hewan kurban yang terkumpul justru berpotensi meningkat dibandingkan saat masih mengandalkan APBD. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, partisipasi para pegawai mampu menghimpun puluhan ekor sapi untuk disalurkan kepada masyarakat.
“Kalau partisipasi pegawai berjalan maksimal, saya yakin jumlahnya bisa lebih banyak dari tahun lalu. Semua tergantung semangat kebersamaan,” tambahnya.
Selain itu, Pemkot juga memberikan ruang bagi aparatur yang memiliki kemampuan finansial untuk melaksanakan kurban secara mandiri di luar skema iuran kelompok. Hal ini dinilai tetap penting sebagai bentuk ibadah personal yang memiliki nilai sosial tinggi.
Neni menegaskan, esensi utama dari ibadah kurban terletak pada keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama, bukan pada sumber pendanaannya. Oleh karena itu, ia berharap kebijakan ini dapat dipahami sebagai upaya mendorong kesadaran kolektif untuk berbagi, sekaligus memperkuat budaya gotong royong di lingkungan pemerintahan.
“Kalau pakai APBD memang tidak memungkinkan. Jadi jangan bergantung dari situ. Ini ibadah, dan pahalanya kembali kepada mereka yang berpartisipasi,” pungkasnya.
Kebijakan ini menjadi cerminan langkah adaptif Pemkot Bontang dalam menata ulang prioritas anggaran, sekaligus memperkuat nilai-nilai sosial di tengah masyarakat. Di momentum Idul Adha yang sarat makna pengorbanan dan kepedulian, pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan manfaat yang lebih luas tanpa membebani keuangan daerah. (adv)
