DIGTALPOS.com, Samarinda– Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan, mengkritisi pola penanganan banjir yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Menurutnya, upaya pengendalian banjir masih berjalan secara parsial sehingga belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
Arif mengatakan, penanganan banjir seharusnya diawali dengan perencanaan yang komprehensif, bukan sekadar membangun infrastruktur drainase di sejumlah titik tanpa memperhatikan keterhubungan sistem aliran air.
“Pemkot perlu mengkaji penanganan banjir secara komprehensif. Saya sudah sering menyampaikan. Jangan sporadis. Bikin ini segini, bikin ini segini, sementara sodetannya tidak dibuat,” kata Arif, belum lama ini.
Ia menilai masih terdapat proyek drainase yang kurang matang dari sisi perencanaan teknis. Salah satu persoalan yang disoroti adalah pembangunan saluran yang tidak memperhitungkan elevasi sehingga aliran air tidak dapat mengalir menuju anak sungai.
“Parit dibangun, tapi elevasinya tidak dilihat. Airnya tidak naik, tidak masuk ke anak sungai. Akhirnya dibongkar lagi. Ini yang saya maksud harus ada kajian yang menyeluruh,” ujarnya.
Sebagai contoh, Arif menyinggung proyek drainase di kawasan Jalan Juanda yang sempat dibongkar kembali karena saluran air tidak tersambung dengan anak sungai sebagaimana mestinya. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan masih adanya kelemahan dalam proses perencanaan teknis sehingga efektivitas pengendalian banjir belum optimal.
Lebih lanjut, Arif menegaskan bahwa penyelesaian banjir tidak cukup hanya dengan memperbesar kapasitas drainase. Pemerintah juga perlu memastikan keberadaan kolam retensi, pembangunan saluran penghubung, normalisasi sungai, hingga pemeliharaan infrastruktur secara berkala.
Ia juga menyoroti tingginya sedimentasi di sejumlah saluran air di Samarinda yang dinilai menjadi salah satu penyebab berkurangnya kapasitas tampung drainase.
“Normalisasi itu penting. Pengerukan harus rutin. Sedimentasi Samarinda ini tinggi. Banyak material tanah masuk ke parit sehingga terjadi pendangkalan. Jangan hanya dibangun, tapi juga harus dirawat,” katanya.
Selain peran pemerintah, Arif mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.
“Masyarakat juga harus membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Penanganan banjir ini tidak hanya soal beton dan drainase, tapi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Di sisi lain, DPRD Kota Samarinda juga tengah menyiapkan regulasi mengenai penataan sempadan sungai sebagai bagian dari solusi jangka panjang dalam pengendalian banjir. Menurut Arif, banyak anak sungai yang kini mengalami penyempitan akibat berdirinya bangunan di sepanjang bantaran sungai sehingga menghambat aliran air.
“Nanti kita lagi siapkan dasar hukumnya. Ada sempadan sungai yang perlu ditata. Karena banyak anak sungai yang sekarang kanan-kirinya sudah dipenuhi bangunan, sehingga kapasitas alirannya berkurang,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah segera menyusun desain besar penanganan banjir yang terintegrasi agar berbagai program pembangunan saluran air saling terhubung dan mampu memberikan dampak yang lebih efektif.
“Yang diperlukan sekarang adalah desain besar penanganan banjir yang terintegrasi. Kalau tidak, persoalan yang sama akan terus berulang,” pungkasnya. (Adv)
