DIGTALPOS.com, Samarinda – Banjir yang merendam kawasan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, pada 15–18 Juni 2026, menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Genangan yang dilaporkan mencapai sekitar 80 sentimeter itu dinilai menunjukkan perlunya penanganan banjir secara terpadu, terutama karena persoalan tersebut berkaitan dengan aliran air lintas wilayah.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Suparno, mengatakan banjir di Selili tidak dapat dipandang sebagai persoalan lokal semata. Menurutnya, air yang menggenangi kawasan tersebut turut dipengaruhi limpasan dari wilayah Kecamatan Sambutan.
“Air yang meluap di Jalan H. Marhusein itu merupakan kiriman dari wilayah Sambutan. Selili hanya menerima dampaknya. Karena itu penyelesaiannya harus melibatkan banyak pihak,” ujar Suparno, Senin (22/6/2026).
Suparno menilai penanganan banjir tidak bisa hanya dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah. Ia menyebut pemerintah kelurahan, kecamatan, Pemerintah Kota Samarinda, hingga anggota DPRD dari daerah pemilihan Samarinda Ilir, Samarinda Kota, dan Sambutan perlu duduk bersama menyusun langkah penyelesaian.
Menurutnya, pola penanganan lintas wilayah penting agar solusi yang diambil tidak bersifat parsial. Sebab, aliran air yang masuk ke kawasan Selili berkaitan dengan jaringan sungai dan drainase yang saling terhubung sebelum bermuara ke Sungai Mahakam.
Suparno juga menyinggung pentingnya dukungan anggaran untuk memperkuat infrastruktur pengendalian banjir. Meski pemerintah saat ini menghadapi kebijakan efisiensi, ia menilai perbaikan drainase dan penataan sungai tetap perlu menjadi prioritas di kawasan rawan genangan.
“Di dapil ini ada sembilan anggota DPRD. Saya mengajak semuanya untuk bersama-sama mencari jalan keluar, termasuk mengarahkan pokir guna memperbaiki drainase di kawasan yang terdampak,” katanya.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Suparno menyebut penyebab banjir di Selili cukup kompleks. Selain debit air kiriman dari Sambutan, kondisi alur sungai yang berkelok, sedimentasi, serta penyempitan anak sungai akibat bangunan di bantaran turut memperburuk luapan air ketika hujan deras.
Ia menjelaskan, aliran air yang seharusnya mengalir melalui anak-anak sungai menuju Sungai Mahakam kerap terhambat karena kapasitas saluran berkurang. Kondisi itu membuat air meluap dan menggenangi permukiman warga.
Untuk jangka panjang, Suparno mendorong pemerintah melakukan normalisasi sungai dan penataan kawasan bantaran. Ia meminta masyarakat mendukung apabila kebijakan tersebut berdampak pada bangunan yang berada di atas badan sungai maupun sempadannya.
“Kalau normalisasi dilakukan, masyarakat harus siap mendukung. Ada sejumlah bangunan yang berdiri di atas badan sungai dan itu bisa menjadi bagian dari penataan. Bahkan memungkinkan dilakukan pembuatan sodetan pada anak sungai yang ada,” jelasnya.
Selain infrastruktur, Suparno menekankan pentingnya partisipasi warga dalam menjaga saluran air. Ia mengimbau masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dan rutin menjaga kebersihan drainase agar aliran air tetap lancar saat hujan turun.
“Setidaknya dengan drainase yang bersih, genangan yang terjadi saat hujan bisa berkurang,” tutupnya. (Adv)
