DIGTALPOS.com, Samarinda – Insiden kebakaran yang terjadi di BIGmall Samarinda pada Selasa dini hari (3/6/2025) memicu perhatian serius dari kalangan legislatif. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, secara tegas meminta pihak manajemen untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan gedung sebelum kembali membuka pusat perbelanjaan tersebut untuk umum.
Menurut Subandi, kebakaran yang menimbulkan kepulan asap pekat hingga menjangkau area hotel dalam kompleks BIGmall itu menjadi sinyal peringatan keras bahwa sistem keselamatan harus ditinjau ulang secara total, mulai dari instalasi kelistrikan hingga alat pemadam kebakaran.
“Seluruh instalasi listrik, sistem sprinkler, hingga keberadaan dan fungsi APAR (Alat Pemadam Api Ringan) harus dipastikan bekerja secara optimal. Tidak boleh ada satu pun aspek yang diabaikan,” tegas Subandi dalam keterangannya, Rabu (4/6/2025).
Dalam insiden tersebut, belasan pengunjung dan staf mal harus dilarikan ke rumah sakit akibat terpapar asap. Bahkan, satu pasien dilaporkan menjalani perawatan intensif karena gangguan pernapasan.
Subandi menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari pihak manajemen BIGmall kepada publik, terutama dalam proses evaluasi dan perbaikan sistem keamanan. Ia menyarankan agar manajemen melibatkan tim independen atau lembaga teknis terkait guna melakukan audit secara objektif dan menyeluruh.
“Jangan sampai hanya karena desakan ekonomi, proses pembukaan kembali dilakukan terburu-buru tanpa jaminan keamanan yang memadai. Ini soal nyawa dan keselamatan banyak orang,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyadari bahwa BIGmall merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar dan pusat aktivitas ekonomi di Samarinda. Namun, kata dia, fungsi ekonomi tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan publik.
“Kepercayaan masyarakat bisa hilang jika kejadian seperti ini terulang. Justru dengan langkah evaluasi menyeluruh dan transparan, manajemen bisa menunjukkan komitmen terhadap keselamatan pengunjung,” tandasnya.
DPRD Kaltim, khususnya Komisi III yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, berencana akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi guna memastikan proses evaluasi berjalan sesuai standar keamanan bangunan publik. (Adv)
