DIGTALPOS.com, Samarinda – Komisi IV DPRD Kaltim menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan program pendidikan GratisPol, salah satu program unggulan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan wakilnya, Seno Aji.
Dalam rapat maraton bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, berbagai isu strategis dibahas secara mendalam. Mulai dari sinkronisasi anggaran 2025-2026, polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB), hingga wacana pembangunan sekolah baru.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menegaskan dukungan penuh pihaknya terhadap program yang bertujuan meringankan beban biaya pendidikan masyarakat. Namun, ia mengingatkan pentingnya harmonisasi kebijakan anggaran antar tahun agar pelaksanaan program tidak tersendat.
“GratisPol tentu kita dukung. Tapi perlu ada sinkronisasi anggaran, baik untuk 2025 maupun 2026, supaya program berjalan lancar,” ujarnya, Selasa (10/6/2025).
Salah satu isu yang kembali mencuat adalah polemik PPDB yang setiap tahun nyaris selalu menimbulkan keluhan, terutama di dua kota besar yakni Balikpapan dan Samarinda. Data yang dihimpun menunjukkan, di Balikpapan hanya 51 persen siswa yang bisa tertampung di sekolah negeri.
“Kami akan komunikasikan langsung dengan Kadisdik dan Pak Gubernur, agar sekolah swasta juga bisa dilibatkan sebagai solusi pemerataan daya tampung,” ucap Baba.
Sementara itu, Samarinda dinilai memiliki daya tampung yang relatif lebih baik. Namun, masih ada ketimpangan dalam pilihan sekolah. Banyak siswa menumpuk di sekolah-sekolah favorit, sehingga distribusi siswa tidak merata.
“Distribusi siswa tidak merata karena banyak yang memburu sekolah unggulan. Ini masih jadi PR kita dalam pemerataan kualitas pendidikan,” tambahnya.
Tak hanya soal daya tampung, pembangunan sekolah baru pun masuk dalam pembahasan. Pemerintah Kota Balikpapan mengusulkan pembangunan dua SMA dan dua SMK baru.
Salah satu prioritasnya yakni pendirian sekolah negeri di Balikpapan Tengah yang hingga kini belum memiliki unit sekolah negeri.
Program GratisPol juga menyentuh pondok pesantren. Meski secara struktural berada di bawah Kementerian Agama, pondok pesantren tetap masuk dalam cakupan program asalkan santrinya merupakan warga Kaltim.
Mulai tahun ajaran 2025, bantuan GratisPol akan diberikan dalam bentuk seragam, sepatu, dan tas bagi siswa baru SMA dan SMK. Tahun ini, program dimulai untuk siswa kelas 10 dan akan diperluas ke kelas 11 pada tahun depan.
“Dana sudah disiapkan. Rp750 miliar untuk sektor pendidikan, termasuk bantuan seragam dan BOSDA. Untuk pendidikan tinggi, ada alokasi Rp300 miliar lebih lewat Biro Kesra,” terang Baba.
Komisi IV menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi GratisPol agar program ini benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. (Adv)
