DIGTALPOS.com, Bontang – Komitmen dalam mengawal keterbukaan informasi ketenagakerjaan kembali ditegaskan DPRD Kota Bontang. Melalui Ketua Komisi A, Heri Keswanto, lembaga legislatif tersebut memastikan proses perekrutan tenaga kerja di PT Badak harus berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.
Penegasan itu disampaikan usai kunjungan kerja yang dilakukan DPRD ke perusahaan migas tersebut. Kunjungan ini tidak hanya sebagai agenda rutin pengawasan, tetapi juga menjadi langkah konkret untuk memastikan tidak ada celah tertutup dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Pria yang akrab disapa Herkes itu mengungkapkan, DPRD secara tegas meminta agar PT Badak rutin memperbarui laporan terkait kondisi tenaga kerja. Data yang dimaksud meliputi jumlah karyawan aktif, tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga pekerja yang masa kontraknya telah berakhir.
Menurutnya, pembaruan data secara berkala sangat penting untuk menjaga transparansi serta menghindari spekulasi atau polemik yang kerap muncul di tengah masyarakat.
“Kami ingin semua proses perekrutan itu terbuka. Termasuk laporan tenaga kerja yang keluar masuk harus selalu diperbarui dan bisa diakses secara jelas,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (5/5/2026).
Ia menambahkan, keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi kunci utama dalam memberikan kesempatan yang adil bagi masyarakat lokal untuk bersaing mendapatkan pekerjaan. Terlebih, PT Badak sebagai salah satu perusahaan besar di Bontang dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk memberdayakan tenaga kerja daerah.
Lebih lanjut, DPRD juga mendorong agar setiap tahapan seleksi tenaga kerja dilakukan secara objektif dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Herkes menilai, transparansi tanpa diimbangi dengan keadilan hanya akan menimbulkan ketimpangan baru.
“Prinsipnya bukan hanya terbuka, tapi juga adil. Jangan sampai ada kesan bahwa peluang kerja hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja,” tegasnya.
DPRD Bontang, kata dia, akan terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan tersebut. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan evaluasi berkala jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara perusahaan dan DPRD dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang sehat, kondusif, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
“Sinergi ini penting agar tidak ada miskomunikasi. Kami ingin memastikan perusahaan berjalan baik, masyarakat juga merasakan manfaatnya,” jelasnya.
Dengan pengawalan yang konsisten, DPRD berharap PT Badak dapat menjadi role model bagi perusahaan lain di Kota Bontang dalam hal transparansi dan tanggung jawab sosial. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menciptakan hubungan harmonis antara dunia industri dan masyarakat lokal. (Adv)
