DIGTALPOS.com, Bontang – Tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang kembali menjadi sorotan tajam DPRD. Angka Silpa yang mencapai 14 persen dinilai tidak wajar dan mengindikasikan adanya persoalan serius dalam perencanaan hingga pelaksanaan program kerja.
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Bonnie Sukardi, menegaskan bahwa besaran Silpa tersebut tidak bisa dianggap sebagai keberhasilan efisiensi anggaran semata. Menurutnya, angka yang terlalu besar justru menunjukkan adanya program yang tidak berjalan atau bahkan gagal direalisasikan.
“Kalau Silpa tinggi, itu bukan berarti kita hemat. Justru patut dipertanyakan, kenapa banyak kegiatan tidak terlaksana. Ini yang harus jadi evaluasi bersama,” ujarnya dalam rapat pembahasan, Senin (4/5/2026).
Bonnie mengingatkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kendagri) telah memberikan batasan ideal terkait Silpa, yakni tidak lebih dari 3 persen di akhir tahun anggaran. Angka tersebut dianggap sebagai indikator bahwa perencanaan dan serapan anggaran berjalan optimal.
“Kalau bisa jangan sampai melebihi 3 persen. Semua proses harus dikawal, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan kegiatan. Termasuk juga peran pengawasan dari dewan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Silpa yang sehat seharusnya berasal dari efisiensi, seperti selisih nilai kontrak setelah proses lelang atau penghematan dari pelaksanaan kegiatan. Namun, jika Silpa muncul akibat program yang tidak dijalankan, maka hal itu mencerminkan lemahnya perencanaan dan eksekusi di lapangan.
Lebih lanjut, Bonnie menilai perlu ada penguatan dalam sistem perencanaan program serta pengawasan pelaksanaan agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun anggaran. Ia juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang gagal direalisasikan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bontang, M Taupan Kurnia, mengakui bahwa tingginya Silpa pada tahun sebelumnya, yang mencapai sekitar Rp14 miliar, memang lebih banyak disebabkan oleh kegiatan yang tidak terlaksana.
“Kalau Silpa itu idealnya dari sisa pengadaan. Tapi yang terjadi kemarin, lebih banyak karena pekerjaan tidak dilaksanakan,” ungkap Taupan.
Ia menjelaskan, berbagai kendala menjadi penyebab tidak optimalnya pelaksanaan program, mulai dari persoalan teknis di lapangan hingga hambatan dalam proses administrasi. Hal ini berdampak langsung pada tertundanya bahkan batalnya sejumlah kegiatan yang telah direncanakan.
Menurutnya, pihak Dishub telah melakukan evaluasi internal guna mengidentifikasi akar permasalahan tersebut. Beberapa langkah perbaikan juga mulai disiapkan, termasuk pembenahan dalam perencanaan kegiatan serta peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
“Mungkin kendala-kendala itu sudah kami sampaikan juga, termasuk kenapa beberapa proses akhirnya tidak berjalan. Ini jadi bahan evaluasi agar ke depan lebih baik,” jelasnya.
Ke depan, DPRD berharap Dishub mampu memperbaiki kinerja penyerapan anggaran, sehingga setiap program yang telah direncanakan benar-benar dapat direalisasikan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Tingginya Silpa, menurut dewan, tidak hanya berdampak pada efektivitas anggaran, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bontang. (Adv)
