DIGTALPOS.com, Bontang – Kota Bontang kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan politik. Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut sejak Pemilu 2024, Bontang dinobatkan sebagai daerah dengan pengelolaan bantuan keuangan partai politik (parpol) terbaik di Kalimantan Timur.
Capaian ini terungkap dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penggunaan dana hibah parpol tahun anggaran 2025 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat BPKAD Bontang, Senin (4/5/2026).
Hasil pemeriksaan menunjukkan kabar menggembirakan. Seluruh partai politik penerima bantuan keuangan di Bontang dinyatakan telah memenuhi ketentuan, baik dari sisi administrasi pelaporan maupun penggunaan anggaran. Tidak ada temuan pelanggaran berarti, menandakan tingkat kepatuhan yang tinggi dari seluruh parpol.
Ketua Tim Pemeriksa BPKP Kaltim wilayah Bontang, Maulana, menjelaskan bahwa proses audit dilakukan secara menyeluruh dengan sejumlah indikator penting. Di antaranya meliputi kesesuaian rekening penerima bantuan, kelengkapan dokumen administrasi, hingga keselarasan penggunaan anggaran dengan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.
“Dari hasil pemeriksaan, semua partai politik di Bontang telah memenuhi ketentuan. Tidak ditemukan pelanggaran yang signifikan. Ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat baik dalam pengelolaan dana hibah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah kewajiban partai politik untuk mengalokasikan minimal 50 persen dana bantuan untuk kegiatan pendidikan politik. Menurutnya, seluruh parpol di Bontang telah menjalankan kewajiban tersebut dengan baik.
Keberhasilan ini disambut positif oleh Ketua DPD Partai Golkar Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. Ia menilai capaian tersebut sebagai bukti nyata bahwa sistem pengelolaan keuangan partai politik di Bontang berjalan secara konsisten, transparan, dan akuntabel.
“Alhamdulillah, ini sudah tahun ketiga berturut-turut. Bontang tetap menjadi yang terbaik di Kalimantan Timur. Biasanya di daerah lain masih ada satu atau dua partai yang belum sesuai, tapi di Bontang semuanya sudah memenuhi ketentuan,” ungkapnya.
Andi Faiz yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bontang menambahkan, keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen seluruh partai politik dalam menjaga integritas dan tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran publik. Selain itu, peran aktif pemerintah daerah dan lembaga pengawas juga dinilai sangat penting dalam memastikan pengelolaan dana berjalan sesuai aturan.
Ia menegaskan bahwa laporan penggunaan dana hibah bukan sekadar kewajiban administratif semata, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas, kata dia, menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap partai politik.
“Dana ini berasal dari anggaran negara, sehingga harus digunakan secara tepat, efektif, dan transparan. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat,” tegasnya.
Dengan capaian gemilang ini, Bontang diharapkan mampu menjadi role model bagi daerah lain, khususnya di Kalimantan Timur, dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik. Konsistensi dalam menjaga tata kelola yang baik diyakini menjadi kunci dalam memperkuat kualitas demokrasi di tingkat daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. (Adv)
