DIGTALPOS.com, Bontang – DPRD Kota Bontang mulai mendorong langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Salah satunya dengan meminta Dinas Perhubungan (Dishub) agar lebih fokus menggali potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di tengah tren menurunnya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Dorongan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi C DPRD Bontang bersama Dinas Perhubungan yang membahas program dan rencana kegiatan tahun anggaran 2026. Dalam forum itu, DPRD menegaskan pentingnya perubahan pola pikir dalam pengelolaan keuangan daerah, dari yang sebelumnya bergantung pada pusat menjadi lebih mandiri dan inovatif.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menegaskan bahwa kondisi fiskal ke depan menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menggali sumber pendapatan baru. Ia mengingatkan, ketergantungan terhadap dana pusat tidak bisa lagi dijadikan sandaran utama.
“Ke depan kita harus cari peluang PAD sendiri. Jangan terus bergantung dari pusat, tapi tetap jangan sampai memberatkan masyarakat,” ujar Sahib, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, ada sejumlah sektor yang sebenarnya memiliki potensi besar namun belum dikelola secara optimal. Salah satu yang paling disorot adalah sektor perparkiran. Ia menilai, hingga saat ini praktik parkir liar masih marak terjadi di berbagai titik di Kota Bontang dan belum memberikan kontribusi nyata terhadap kas daerah.
Sahib menekankan, keberadaan parkir liar tak hanya merugikan dari sisi pendapatan, tetapi juga menciptakan ketidaktertiban dalam pengelolaan ruang publik. Karena itu, ia meminta Dishub untuk mengambil langkah tegas dalam penertiban sekaligus penataan sistem parkir yang lebih terintegrasi.
“Parkir liar itu tidak masuk PAD. Harus tegas ditertibkan supaya bisa dikelola resmi dan hasilnya masuk ke daerah. Ini peluang yang nyata kalau dikelola dengan baik,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Bontang, M Taupan Kurnia, mengakui bahwa sektor parkir memang menjadi salah satu sumber PAD yang potensial. Namun, ia tak menampik bahwa pengelolaan parkir di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena masih banyak dikelola secara perorangan maupun kelompok tanpa sistem yang jelas.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dishub saat ini tengah melakukan pendataan ulang terhadap seluruh titik parkir yang ada di Kota Bontang. Langkah ini bertujuan untuk memetakan lokasi-lokasi strategis yang bisa ditetapkan sebagai titik parkir resmi dan dikelola secara lebih profesional.
“Kami sekarang sedang melakukan pendataan kembali. Nantinya akan ditentukan mana saja yang bisa dijadikan titik parkir resmi agar pengelolaannya lebih tertib dan terarah,” jelas Taupan.
Ia menambahkan, ke depan Dishub juga akan mengkaji sistem pengelolaan parkir yang lebih modern dan transparan, termasuk kemungkinan penerapan sistem digital guna meminimalisir kebocoran pendapatan.
Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga menciptakan tata kelola parkir yang lebih tertib, aman, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Dengan sinergi antara DPRD dan perangkat daerah, Bontang diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal tanpa harus membebani warganya. (Adv)
