DIGTALPOS.com, Bontang – Rencana relokasi Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Bontang mendapat perhatian dari DPRD Kota Bontang. Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menilai Gedung Graha Pemuda merupakan pilihan yang jauh lebih ideal untuk dijadikan pusat pelayanan publik terpadu dibandingkan lokasi sebelumnya di kawasan Rawa Indah.
Menurutnya, keberadaan MPP tidak hanya sekadar menyediakan ruang pelayanan administrasi, tetapi juga harus mampu menghadirkan kemudahan akses, kenyamanan, serta efisiensi bagi masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan berbagai layanan pemerintahan dalam satu tempat.
Rustam mengatakan, konsep Mall Pelayanan Publik harus mencerminkan pelayanan modern yang mengutamakan kepuasan masyarakat. Karena itu, pemilihan lokasi menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan.
“Kalau disebut mall pelayanan publik, tentu standarnya harus seperti pusat layanan modern. Aksesnya gampang, bangunannya memadai, dan masyarakat merasa nyaman saat datang,” ujar Rustam, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, Gedung Graha Pemuda memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya layak dijadikan lokasi baru MPP. Selain memiliki bangunan yang luas, gedung tersebut juga telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang yang dinilai cukup memadai untuk mendukung operasional pelayanan publik.
Dengan kondisi bangunan yang sudah tersedia, pemerintah tidak perlu mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan gedung baru. Langkah yang diperlukan, kata dia, hanya berupa penyesuaian dan penataan ruangan agar berbagai layanan dari instansi pemerintah maupun lembaga terkait dapat terintegrasi dalam satu kawasan pelayanan.
“Di sana tinggal dilakukan penataan ruangan saja. Fasilitas dasarnya sudah tersedia, jadi sangat memungkinkan untuk difungsikan sebagai MPP,” katanya.
Rustam menambahkan, aspek lokasi juga menjadi nilai tambah tersendiri. Graha Pemuda berada di kawasan yang cukup strategis dan mudah dijangkau masyarakat dari berbagai kecamatan di Kota Bontang. Kondisi tersebut dinilai akan memberikan kemudahan bagi warga yang mengurus berbagai keperluan administrasi, mulai dari perizinan usaha, dokumen kependudukan, hingga layanan instansi vertikal lainnya.
Menurutnya, aksesibilitas merupakan salah satu indikator utama keberhasilan sebuah Mall Pelayanan Publik. Semakin mudah dijangkau, maka semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan layanan oleh masyarakat.
“Tujuan MPP adalah mempermudah masyarakat. Jadi lokasinya harus benar-benar mudah diakses, memiliki area yang nyaman, serta mampu menampung banyak layanan dalam satu tempat,” jelasnya.
Lebih jauh, Rustam memandang relokasi MPP ke Graha Pemuda dapat menjadi solusi yang realistis di tengah kondisi fiskal daerah saat ini. Pemanfaatan aset yang sudah ada dianggap lebih efisien dibandingkan harus membangun gedung baru yang membutuhkan anggaran besar dan waktu yang panjang.
Langkah tersebut, lanjutnya, juga dapat menjadi solusi jangka menengah sambil menunggu kemampuan keuangan daerah memungkinkan pembangunan gedung pelayanan publik yang lebih representatif dan permanen di masa mendatang.
Politisi tersebut berharap pemerintah daerah dapat melakukan kajian secara matang dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Ia menekankan bahwa tujuan utama relokasi bukan sekadar memindahkan lokasi pelayanan, melainkan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.
“Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan nyaman. Kalau Graha Pemuda mampu memenuhi kebutuhan itu, tentu layak dipertimbangkan sebagai lokasi MPP,” pungkasnya. (Adv)
