DIGTALPOS.com, Bontang – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) terus menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program strategis nasional di bidang pemenuhan gizi.
Salah satu langkah konkret terlihat dari pengawalan ketat terhadap kesiapan operasional Dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang berlokasi di Kelurahan Gunung Telihan dan Kelurahan Api-Api. Upaya tersebut ditunjukkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) bersama Wali Kota Bontang yang digelar pada Selasa (28/4/2026).
Dalam kegiatan itu, DKP3 tidak bekerja sendiri. Sejumlah instansi lintas sektor turut dilibatkan, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bagian aset, hingga Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN).
Keterlibatan berbagai pihak ini mencerminkan kuatnya sinergi antarinstansi dalam memastikan program berjalan sesuai target. DKP3 sendiri mengambil peran penting sebagai motor penggerak, khususnya dalam mengawal kesiapan teknis di lapangan.
Sekretaris DKP3 Bontang, Debora Kristiani, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan terbaru, pembangunan fisik dapur SPPG di dua kelurahan tersebut telah rampung sepenuhnya.
“Secara fisik, bangunan sudah 100 persen selesai dan siap digunakan. Ini menjadi fondasi awal yang sangat penting dalam mendukung upaya pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok sasaran program,” ujarnya.
Lebih lanjut, Debora menjelaskan bahwa kedua dapur tersebut dibangun di atas lahan milik Pemerintah Kota Bontang dengan skema pinjam pakai. Sementara itu, pembiayaan pembangunan bersumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam prosesnya, DKP3 berperan aktif mengawal agar setiap tahapan berjalan sesuai perencanaan dan standar yang ditetapkan.
Tak hanya fokus pada infrastruktur, DKP3 juga memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program secara keseluruhan. Dinas ini tergabung dalam Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG), bahkan posisi sekretaris satgas saat ini dipegang oleh perwakilan DKP3. Hal ini semakin memperkuat posisi DKP3 sebagai koordinator teknis yang menjembatani kebijakan pusat dengan implementasi di daerah.
Meski secara fisik telah siap, operasional dapur SPPG masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri. Hal ini berkaitan dengan petunjuk teknis pengelolaan, termasuk skema kerja sama dengan pihak ketiga yang nantinya akan mengelola dapur tersebut.
“Kami masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis yang lebih rinci, terutama terkait mekanisme operasional dan pola kerja sama. Ini penting agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan sesuai ketentuan,” jelas Debora.
Selain itu, sejumlah kebutuhan penunjang seperti peralatan memasak, perlengkapan distribusi makanan (ompreng), serta fasilitas pendukung lainnya masih dalam tahap pengadaan. DKP3 terus melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait agar seluruh kebutuhan tersebut dapat segera terpenuhi sebelum dapur mulai beroperasi.
Dapur SPPG yang berada di RT 19 Kelurahan Gunung Telihan dan Kelurahan Api-Api ini dirancang sebagai fasilitas milik pemerintah. Keberadaannya menjadi pembeda dengan dapur MBG yang dikelola oleh pihak swasta dan telah lebih dahulu beroperasi di beberapa titik. Model pengelolaan ini diharapkan mampu memberikan layanan gizi yang lebih terintegrasi, terstandar, dan berkelanjutan.
Ke depan, DKP3 Bontang berkomitmen untuk terus mengawal seluruh tahapan lanjutan, mulai dari penentuan pengelola atau investor, persiapan peluncuran (launching), hingga operasional penuh di lapangan. Dengan kesiapan yang semakin matang dan dukungan lintas sektor yang kuat, program ini diharapkan segera berjalan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat di Kota Bontang. (Adv)
