DIGTALPOS.com, Samarinda — Keluhan masyarakat Kutai Timur (Kutim), khususnya di wilayah Sangatta, terkait aktivitas kendaraan tambang yang melintasi jalan umum akhirnya mendapat perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, turun langsung bersama rombongan ke lokasi untuk melihat kondisi di lapangan, Kamis (17/4/2025).
Hasil peninjauan tersebut membenarkan kekhawatiran warga. Truk-truk tambang milik sejumlah perusahaan besar terbukti melintas di jalan umum, khususnya ruas Jalan Poros Sangatta–Bengalon, yang sejatinya diperuntukkan bagi kendaraan umum.
“Setelah kami cek langsung ke lapangan, ternyata memang benar. Kendaraan tambang menggunakan jalan umum sebagai jalur crossing hauling. Ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan juga membahayakan keselamatan mereka,” tegas Abdulloh.
Salah satu perusahaan tambang besar yang disorot dalam peninjauan itu adalah PT Kaltim Prima Coal (KPC). Menurut Abdulloh, dengan skala dan usia operasional yang sudah puluhan tahun di Kutim, KPC seharusnya mampu membangun infrastruktur penunjang seperti flyover (jembatan layang) atau underpass agar aktivitas perusahaan tidak berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat umum.
“Ini bukan hal yang sulit bagi perusahaan sebesar KPC. Kalau mereka punya komitmen terhadap keselamatan masyarakat dan tanggung jawab sosial, seharusnya pembangunan flyover sudah dilakukan sejak lama,” ujarnya.
Tak hanya KPC, Abdulloh juga menyoroti perusahaan tambang lainnya seperti PT Indexim Coalindo. Ia meminta agar semua perusahaan yang menggunakan fasilitas umum untuk kegiatan hauling menunjukkan kepeduliannya terhadap akses publik.
“Kami juga mendorong PT Indexim Coalindo dan perusahaan lain yang serupa agar ikut membangun infrastruktur alternatif. Ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang nyata, bukan hanya sebatas formalitas,” tegasnya.
Abdulloh menambahkan, DPRD Kaltim melalui Komisi III akan terus mengawal isu ini. Ia menilai keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dibandingkan kepentingan ekonomi semata.
“Kami berharap KPC segera merealisasikan pembangunan flyover, sebagaimana yang pernah mereka lakukan di tempat lain. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal keselamatan jiwa pengguna jalan. Jangan sampai aktivitas pertambangan menjadi ancaman terus-menerus bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
