DIGTALPOS.com, Samarinda – Program pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis bagi masyarakat kurang mampu di Kota Samarinda terpaksa dihentikan sementara. Penghentian ini terjadi setelah anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Samarinda mengalami pemangkasan sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran Tahun Anggaran 2026.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Komisi IV DPRD Kota Samarinda. Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, menilai penghentian layanan KB gratis perlu menjadi perhatian serius karena program tersebut sebelumnya banyak dimanfaatkan masyarakat, khususnya warga dengan keterbatasan ekonomi.
Menurut Riska, tingginya minat masyarakat menunjukkan bahwa layanan KB gratis masih sangat dibutuhkan. Namun, keterbatasan anggaran membuat DP2KB tidak lagi dapat menjalankan program tersebut seperti sebelumnya.
“Setelah ada efisiensi anggaran, anggarannya dipangkas sehingga mereka tidak bisa lagi melaksanakannya. Padahal masih banyak masyarakat yang berminat,” kata Riska, Selasa (18/8/2026).
Ia menjelaskan, program tersebut sebelumnya dijalankan melalui kerja sama dengan sejumlah rumah sakit. Masyarakat yang memenuhi sasaran dapat memperoleh pelayanan KB tanpa harus mengeluarkan biaya.
Tak hanya biaya pelayanan, program tersebut juga memberikan dukungan biaya perjalanan bagi peserta, terutama masyarakat yang tinggal cukup jauh dari fasilitas kesehatan. Skema ini dinilai membantu membuka akses layanan KB bagi warga yang terkendala kemampuan ekonomi maupun jarak.
Riska menegaskan, keberadaan program KB gratis memiliki manfaat penting karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurutnya, program keluarga berencana juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas keluarga dan pengendalian penduduk.
Selain pelayanan KB, DP2KB memiliki sejumlah tanggung jawab strategis lainnya. Di antaranya pembinaan keluarga, pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), Gerakan Orang Tua Asuh, hingga mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kota Samarinda.
Karena cakupan tugas yang cukup luas, Riska menilai dukungan anggaran yang memadai menjadi hal penting agar berbagai program tersebut tidak ikut terdampak kebijakan efisiensi.
Di tengah keterbatasan anggaran, DP2KB sebelumnya juga telah berupaya mencari sumber dukungan alternatif. Salah satunya melalui kerja sama dengan pihak swasta dengan memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), serta dukungan organisasi profesi.
Namun, Riska mengingatkan bahwa CSR tidak dapat dijadikan tumpuan utama untuk membiayai program pemerintah dalam jangka panjang. Sebab, kebutuhan dukungan dari perusahaan juga harus dibagi dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
“Sepintar-pintarnya kepala dinas mencari solusi. Kalau terus-menerus mengandalkan CSR juga sulit. Semua OPD pasti sama-sama membutuhkan bantuan CSR,” ujarnya.
Untuk menjaga keberlanjutan program DP2KB, Komisi IV DPRD Samarinda menyatakan akan memberikan dukungan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang dapat diarahkan pada program-program prioritas.
Riska menyebut dirinya telah menitipkan sekitar Rp1,5 miliar untuk mendukung sejumlah program di DP2KB. “Sekitar Rp1,5 miliar untuk program di DP2KB saya titipkan,” ungkapnya.
Ia berharap dukungan tersebut dapat membantu memperkuat kembali berbagai layanan DP2KB yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keberlanjutan pelayanan KB bagi warga kurang mampu agar akses terhadap layanan kesehatan reproduksi tetap terbuka meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran. (Adv)
