DIGTALPOS.com, Bontang – Polemik dugaan pungutan liar (pungli) dalam program pemasangan jaringan gas (jargas) gratis di Kota Bontang akhirnya mendapat perhatian serius dari DPRD. Banyaknya keluhan warga yang beredar di tengah masyarakat membuat Komisi B DPRD Bontang bergerak cepat dengan memanggil sejumlah pihak terkait melalui rapat dengar pendapat (RDP), Selasa (12/5/2026).
RDP tersebut digelar untuk menelusuri informasi yang berkembang sekaligus memastikan program jargas gratis benar-benar berjalan sesuai aturan tanpa membebani masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menjelaskan bahwa hasil pertemuan sementara mengarah pada adanya miskomunikasi antara warga dan pekerja di lapangan, bukan praktik pungli yang terstruktur seperti yang sempat dikhawatirkan masyarakat.
Menurut Rustam, pihak RT, warga, hingga orang yang sempat disebut dalam laporan telah dipertemukan untuk melakukan klarifikasi dan mencari solusi bersama agar persoalan tidak semakin melebar.
“Sudah dijelaskan dalam pertemuan tadi bahwa persoalan ini lebih kepada komunikasi yang tidak nyambung antara warga dengan pekerja lapangan. Semua pihak juga sudah dipertemukan dan dicarikan jalan keluarnya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (12/5/2026).
Ia menegaskan, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan Komisi B DPRD Bontang, belum ditemukan adanya indikasi pungutan liar dalam program pemasangan jargas gratis tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap membuka ruang evaluasi apabila nantinya ditemukan tindakan oknum tertentu di lapangan.
“Kalaupun ada tindakan meminta uang, itu sifatnya oknum pekerja di lapangan dan bukan kebijakan dari kontraktor ataupun program resminya. Sampai saat ini belum ada temuan pungli,” tegasnya.
Rustam menerangkan, kesalahpahaman muncul karena sebagian warga merasa rumah mereka belum dipasang jaringan gas lantaran tidak memberikan uang kepada pekerja. Padahal, kata dia, proses pemasangan dilakukan berdasarkan tingkat kemudahan dan efisiensi pengerjaan di lapangan.
Pihak kontraktor disebut tengah berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan ribuan sambungan jargas yang menjadi target proyek tahun ini. Karena itu, pemasangan lebih dahulu dilakukan pada wilayah yang dinilai lebih mudah dikerjakan agar progres proyek bisa berjalan cepat.
“Kontraktor saat ini memang mengejar target pemasangan. Ada sekitar 10 ribu sambungan rumah yang harus diselesaikan. Sementara yang sudah terpasang baru sekitar 3 ribu sambungan dan target penyelesaiannya pada Juli mendatang,” jelasnya.
Program jargas gratis sendiri menjadi salah satu program yang cukup dinantikan masyarakat karena dinilai dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap LPG sekaligus menekan pengeluaran rumah tangga. Karena itu, DPRD meminta seluruh pihak yang terlibat menjaga transparansi dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
Komisi B DPRD Bontang juga mengingatkan pihak kontraktor agar memperkuat pengawasan terhadap pekerja di lapangan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pemasangan jargas gratis diminta lebih diperjelas agar tidak memunculkan persepsi negatif maupun kesalahpahaman baru.
DPRD berharap program strategis tersebut tetap berjalan lancar dan dapat dinikmati masyarakat secara merata tanpa adanya praktik-praktik yang merugikan warga. (Adv)
