DIGTALPOS.com, Balikpapan, Kalimantan Timur – Dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang unggul, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) turut berpartisipasi dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim. Mengusung tema “Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Yang Terintegrasi Menuju Indonesia Emas 2045 di Provinsi Kalimantan Timur,” acara ini berlangsung di Ballroom Lantai 3 Swiss-Belhotel Balikpapan, Kamis (07/11/2024).
Pada kesempatan ini, Sekretariat DPRD Kaltim diwakili oleh Pengadministrasi Kepegawaian, Yustina Indrayanti, dan Administrasi Data Pengelola Kepegawaian, Agus Herianto. Rakernis ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi ASN secara sistematik, komprehensif, dan terintegrasi guna mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Kepala BPSDM Provinsi Kaltim, Nina Dewi mengatakan, sejumlah strategi untuk menciptakan SDM ASN yang unggul. Salah satunya adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran ASN dalam pemerintahan dan pelayanan publik. “Ini bisa dicapai melalui pelatihan yang menekankan etika profesional dan tanggung jawab individu,” ujarnya.
Strategi lainnya meliputi peningkatan kerjasama antar unit organisasi dan pengembangan berkelanjutan melalui program pelatihan yang konsisten untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan ASN. “SDM yang unggul adalah kunci bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan efektif. Ini menjadi pondasi penting dalam menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan, terutama dalam upaya kita menuju Indonesia Emas 2045,” tambah Nina.
Nina juga menegaskan bahwa SDM berkualitas merupakan aset berharga bagi pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur. BPSDM Kaltim berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program-program yang dapat meningkatkan kompetensi SDM di Bumi Etam.
Beberapa program yang diusulkan oleh BPSDM meliputi pelatihan public speaking dan komunikasi efektif, pelatihan pelayanan publik berbasis IT, bimbingan teknis pengelolaan Barang Milik Daerah, pelatihan manajemen risiko, pengelolaan arsip dinamis, pelatihan bendaharawan, keprotokolan, bantuan hidup dasar, diklat pekerja sosial untuk anak bermasalah hukum, dan diklat terapi sosial.
“Marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja kita,” pungkas Nina. (adv)
