DIGTALPOS.com, Samarinda – Kebutuhan pembenahan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Samarinda masih cukup besar. Ribuan ruang belajar di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD/TK, SD hingga SMP, disebut masih membutuhkan perbaikan dengan tingkat kerusakan yang beragam, mulai ringan hingga berat.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan banyaknya usulan perbaikan sekolah menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan yang layak masih cukup tinggi di Kota Tepian.
Menurut Sri Puji, usulan perbaikan tak hanya berasal dari satu jalur. Sejumlah sekolah masuk dalam daftar usulan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat kelurahan hingga kota, serta hasil peninjauan langsung ke lapangan saat kegiatan reses.
“Usulan yang masuk sangat banyak. Dari Pokir saya pribadi saja ada beberapa sekolah, belum lagi yang dari Musrenbang maupun hasil tinjauan lapangan. Di Samarinda ini memang masih ada ribuan ruang belajar yang perlu renovasi, mulai dari kategori ringan hingga berat,” ujar Sri Puji, Rabu (19/8/2026).
Namun, besarnya kebutuhan tersebut harus berhadapan dengan kemampuan fiskal daerah. Terlebih, adanya kebijakan efisiensi anggaran membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan sekolah yang mendapat penanganan lebih dahulu.
Sri Puji menegaskan, perbaikan fasilitas pendidikan tidak bisa dilakukan sekaligus. Pemerintah perlu menyusun skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan, urgensi kebutuhan serta dampaknya terhadap kegiatan belajar mengajar.
Karena itu, DPRD Samarinda mendorong pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan APBD kota. Sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun provinsi, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Bantuan Keuangan (Bankeu), dinilai perlu terus dimaksimalkan untuk mempercepat pembenahan infrastruktur pendidikan.
“Kita harus melihat kemampuan keuangan daerah. Jika APBD terbatas karena adanya penyesuaian efisiensi, tentu kita pilih mana yang paling prioritas. Sebagian perbaikan sekolah pada tahun anggaran ini juga terbantu lewat kucuran DAK fisik dari pusat yang nilainya mencapai miliaran rupiah untuk SD, SMP, hingga PAUD,” terangnya.
Salah satu fasilitas pendidikan yang menjadi perhatian DPRD adalah SMP Negeri 24 Samarinda. Sri Puji menyebut perbaikan infrastruktur sekolah tersebut telah masuk dalam program prioritas 2026 dan memperoleh persetujuan awal.
Meski demikian, realisasi pekerjaan fisik masih harus melalui sejumlah tahapan administrasi, termasuk proses lelang sebelum pembangunan dapat dimulai.
“SMP 24 itu sebenarnya masuk program prioritas 2026. Sinyalnya sudah positif, tinggal menunggu proses pengerjaan dan lelangnya,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Samarinda, lanjut Sri Puji, akan terus mengawal usulan perbaikan sekolah yang dinilai mendesak agar tidak berhenti pada tahap perencanaan. Pengawalan tersebut mencakup sekolah di sejumlah wilayah, mulai dari Samarinda Ulu, Samarinda Utara hingga Palaran.
Ia menilai kualitas ruang belajar memiliki kaitan langsung dengan kenyamanan siswa dan guru dalam menjalankan proses pendidikan. Karena itu, meski dilakukan secara bertahap, program perbaikan diharapkan tetap berjalan konsisten setiap tahun.
“Kami di Komisi IV akan terus mengawal agar usulan-usulan prioritas, baik di Samarinda Ulu, Utara, hingga Palaran, dapat terealisasi secara bertahap demi menunjang kenyamanan belajar siswa,” pungkasnya. (Adv)
