DIGTALPOS.com, Bontang – Peristiwa bunuh diri yang terjadi di Kelurahan Api-Api pada Kamis (30/4/2026) dini hari mengguncang perhatian publik sekaligus menjadi sorotan serius DPRD Kota Bontang. Insiden tersebut dinilai bukan sekadar kejadian individual, melainkan sinyal kuat adanya persoalan sosial yang perlu ditangani secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.
DPRD menegaskan, peristiwa ini harus menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem deteksi dini terhadap berbagai permasalahan sosial yang berpotensi terjadi di tengah masyarakat.
Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal, menyampaikan bahwa kasus bunuh diri umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba tanpa latar belakang yang jelas. Ia menilai, selalu ada rangkaian persoalan yang mendahului, baik itu tekanan ekonomi, masalah keluarga, hingga gangguan kesehatan mental yang kerap luput dari perhatian lingkungan sekitar.
“Kasus seperti ini tidak bisa dipandang sebagai peristiwa tunggal. Pasti ada faktor-faktor yang melatarbelakangi, dan itu seharusnya bisa dideteksi lebih awal,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (30/4/2026) sore.
Menurut Saeful, pendekatan penanganan persoalan sosial selama ini masih cenderung reaktif, yakni baru bergerak setelah kejadian terjadi. Padahal, yang jauh lebih penting adalah membangun sistem pencegahan yang mampu membaca tanda-tanda awal sebelum situasi berkembang menjadi krisis.
Ia menekankan pentingnya penguatan peran instansi terkait dalam melakukan pemantauan secara aktif, sekaligus memberikan pendampingan kepada warga yang dinilai rentan. Pendekatan ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi ekonomi, kesehatan fisik, hingga kesehatan psikologis masyarakat.
Lebih jauh, DPRD juga menyoroti peran strategis perangkat lingkungan seperti RT dan RW sebagai garda terdepan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kedekatan mereka dengan warga dinilai menjadi kunci dalam mengenali perubahan perilaku atau kondisi seseorang.
“RT itu ujung tombak. Mereka yang paling dekat dengan warga. Kalau ada perubahan, harusnya bisa cepat terdeteksi. Jangan sampai ada warga yang kesulitan, tapi tidak ada yang tahu atau bahkan tidak peduli,” tegasnya.
Selain itu, Saeful juga mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor sebagai langkah konkret dalam membangun ketahanan sosial. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga komunitas lokal untuk menciptakan ruang komunikasi yang lebih terbuka dan suportif.
Menurutnya, kegiatan sosial dan keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai rutinitas, tetapi juga bisa menjadi wadah untuk mempererat hubungan antarwarga sekaligus membuka ruang bagi individu yang membutuhkan dukungan.
“Kadang orang butuh tempat untuk sekadar bercerita. Dari situ, kita bisa tahu apa yang mereka alami dan membantu mencarikan solusi,” jelasnya.
DPRD Kota Bontang, lanjut Saeful, berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada penguatan ketahanan sosial masyarakat. Termasuk di dalamnya mendorong program-program yang lebih menyentuh aspek kesehatan mental, yang selama ini masih sering terpinggirkan dalam perencanaan pembangunan.
Ia berharap, ke depan akan ada sistem yang lebih terintegrasi, berbasis data, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendeteksi dan menangani persoalan sosial sejak dini.
Peristiwa di Api-Api pun menjadi pengingat bahwa kepedulian sosial dan kepekaan lingkungan merupakan fondasi penting dalam mencegah tragedi serupa. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen lainnya, diharapkan sistem perlindungan sosial di Kota Bontang dapat semakin kuat dan responsif.
“Kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri. Harus ada ruang untuk berbagi. Dari situlah jalan keluar bisa mulai ditemukan,” pungkasnya. (Adv)
