DIGTALPOS.com, Samarinda, Kalimantan Timur – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo, mengungkapkan keprihatinannya terhadap masalah besar yang dihadapi sektor pendidikan di Kota Balikpapan, khususnya terkait keterbatasan lahan untuk pembangunan sekolah.
Menurut Sigit, persoalan ini menghambat upaya pemerintah untuk membangun lebih banyak Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang seharusnya mampu menampung lonjakan jumlah siswa yang terus berkembang.
“Dari tahun ke tahun, ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dan jumlah siswa di Balikpapan semakin terasa. Ini adalah tantangan besar yang harus segera diselesaikan,” ujar Sigit Wibowo kepada awak media, Senin (11/11/2024).
Sigit menambahkan, kondisi ini menjadi semakin kritis karena jumlah lulusan SD dan SMP yang meningkat pesat, namun daya tampung sekolah masih terbatas.
Sebagai perbandingan, Sigit menyoroti keberhasilan Kota Samarinda yang mampu menjaga keseimbangan antara jumlah sekolah dan jumlah siswa. “Samarinda memiliki banyak sekolah untuk menampung jumlah penduduk yang besar, sementara Balikpapan justru kekurangan sekolah, terutama untuk siswa yang lulus dari SMP menuju SMA,” jelasnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Sigit menekankan pentingnya percepatan pembangunan SMK 7 di Balikpapan, yang sudah mendapat alokasi anggaran. Namun, ia mengungkapkan, pembangunan sempat terhambat karena belum adanya penyerahan lahan dari pemerintah kota. “Proses penyerahan lahan kini sudah selesai, dan kami mendorong agar pembangunan segera dimulai untuk menampung lebih banyak siswa,” katanya.
Selain itu, Sigit juga menyoroti perlunya penambahan SMU di Balikpapan, mengingat jumlah siswa SMP yang terus bertambah. Namun, kendala utama yang masih ada adalah kesulitan dalam memperoleh lahan yang memadai. Saat ini, lahan yang diusulkan untuk pembangunan sekolah baru berada di bawah pengelolaan PT Kaltim Melati Bhakti Satya (KMBS), sebuah perusahaan daerah milik Pemprov Kaltim.
“Kita perlu berkoordinasi langsung dengan PT KMBS untuk memastikan apakah lahan tersebut memungkinkan untuk pembangunan sekolah baru,” ungkapnya.
Sigit juga menyebutkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Muhammad Kurniawan, pernah mengungkapkan kesulitan yang sama terkait ketersediaan lahan di perkotaan. “Kami kesulitan mendapatkan tanah untuk lokasi sekolah baru, dan jika ada, harganya sudah sangat mahal, jauh di atas taksiran appraisal,” tandasnya.
Masalah ini menunjukkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi dalam upaya penyediaan fasilitas pendidikan yang layak di Balikpapan. Sigit berharap agar pemerintah provinsi segera menemukan solusi untuk masalah ini, demi memastikan masa depan pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda di Balikpapan. (adv)
