DIGTALPOS.com, Samarinda, Kalimantan Timur – Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa berbagai tantangan baru bagi Kalimantan Timur, salah satunya adalah memenuhi ketersediaan pangan. Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, mendesak Otorita IKN untuk memberikan perhatian serius pada isu tersebut.
Sarkowi menegaskan, isu ketersediaan pangan sangat penting. Menurutnya, kehadiran IKN akan mendorong peningkatan pertumbuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan Timur, yang berimbas pada meningkatnya permintaan kebutuhan pangan.
“Keberadaan IKN Nusantara harus diimbangi dengan kesiapan sektor pangan yang mandiri dari masing-masing daerah. Kaltim harus bisa menyiapkan sektor pangan yang jelas, dengan kontribusi dari kabupaten dan kota. Selama ini, kebutuhan pangan masih banyak bergantung dari luar,” ujar Sarkowi, belum lama ini.
Sarkowi menekankan koordinasi yang dilakukan oleh Otorita IKN sangat penting agar kabupaten dan kota di Kaltim mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal. Menurutnya, setiap daerah di Kaltim memiliki potensi pangan yang dapat dikembangkan.
“Saya kira setiap daerah di Kaltim memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Potensi ini perlu digali dan ditawarkan kepada Otorita IKN agar ada keterhubungan antara IKN dan daerah-daerah mitra,” tuturnya.
Selain itu, Sarkowi menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemrov) perlu mempersiapkan pasokan pangan melalui kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Menurutnya, OPD dapat berperan penting dalam menggali potensi lokal dan mengoordinasikannya dengan Otorita IKN.
“Saya kira, akan lebih baik jika Otorita IKN dapat turun langsung ke kabupaten dan kota untuk menyerap aspirasi dari masyarakat setempat. Sehingga pemetaan kebutuhan dan potensi pangan di setiap wilayah dapat lebih mudah diketahui,” lanjutnya.
Sarkowi juga mengingatkan bahwa aspirasi yang diserap dari masyarakat akan menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di kabupaten dan kota. Musrenbang di setiap daerah pasti memiliki poin khusus terkait pembangunan IKN, dan ini harus didorong.
“Aspirasi yang diserap tentu akan berkaitan dengan pembahasan dalam Musrenbang di kabupaten dan kota. Musrenbang di setiap daerah pasti memiliki poin khusus terkait pembangunan IKN, dan ini harus didorong,” pungkasnya. (adv)
