DIGTALPOS.com, Samarinda – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mewakili Ketua DPRD Kaltim, menghadiri Rapat Monitoring Penanganan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang Terafiliasi Premanisme. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bina Bangsa, Badan Kesbangpol Kaltim, Minggu (11/05/2025).
Rapat ini turut dihadiri Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto, Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, perwakilan Forkopimda Kaltim, serta pimpinan ormas se-Kalimantan Timur.
Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi kepada Kemenko Polhukam atas penyelenggaraan forum strategis ini.
“Kami berterima kasih atas perhatian dan inisiatif Kemenko Polhukam dalam menyelenggarakan kegiatan yang sangat penting untuk menjaga stabilitas politik, keamanan, dan iklim investasi di Kalimantan Timur,” ujar Rudy.
Ia menekankan bahwa keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadikan Kaltim sebagai wilayah strategis yang menjadi sorotan nasional dan internasional. Oleh karena itu, stabilitas dan keamanan daerah harus dijaga dari potensi gangguan, termasuk yang berasal dari ormas yang menyimpang.
“Ormas yang terindikasi melakukan tindakan premanisme dan meresahkan masyarakat tidak boleh dibiarkan. Penanganannya harus tegas, terpadu, dan tetap berlandaskan hukum serta keadilan,” tegasnya.
Rudy menambahkan, ormas seharusnya menjadi mitra pembangunan, bukan pengganggu ketertiban. Maka, diperlukan pembinaan, penertiban, hingga penindakan secara terukur dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Pemprov Kaltim menyampaikan dukungan terhadap forum ini sebagai ajang konsolidasi dan sinergi antar lembaga, termasuk TNI, Polri, kejaksaan, intelijen, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.
Pemprov juga akan berperan sebagai fasilitator untuk menyatukan langkah seluruh unsur terkait dalam menangani ormas yang meresahkan. Pendataan, pengawasan, dan pembinaan terhadap seluruh ormas di Kaltim akan diperkuat melalui Badan Kesbangpol.
Sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, Pemprov Kaltim akan membentuk satuan tugas (satgas) investasi yang bertugas mendampingi investor serta menjamin keamanan proyek dari praktik intimidasi, pemerasan, atau penguasaan hak oleh pihak-pihak tertentu.
Selain itu, forum-forum dialog antara ormas, masyarakat, dan aparat akan difasilitasi guna mencegah potensi konflik. Partisipasi masyarakat dan ketegasan aparat hukum juga ditekankan sebagai kunci utama menjaga keamanan daerah.
Pemprov turut memberikan apresiasi kepada tokoh masyarakat, agama, adat, dan pimpinan ormas yang telah berkomitmen menjaga Kalimantan Timur tetap aman, tertib, dan kondusif bagi pembangunan.
Usai rapat, Sapto Setyo Pramono menyampaikan bahwa forum ini sangat penting sebagai wadah penyelarasan kebijakan pusat dan daerah terkait stabilitas keamanan dan investasi.
“Forum ini mengingatkan kita bahwa ormas dibentuk untuk membangun masyarakat, daerah, dan negara. Niat baik ini harus dijaga,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa akan dibentuk Satgas dari pusat yang akan turun ke daerah, serta dilakukan pembinaan menyeluruh terhadap ormas dari berbagai latar belakang.
“Karena ormas terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras, maka pembinaannya pun harus dilakukan dengan benar dan tepat,” jelas Sapto.
DPRD bersama kepolisian, kejaksaan, dan Forkopimda juga akan melakukan pemetaan terhadap seluruh ormas di Kaltim.
“Kita akan profilkan ormas-ormas ini, apakah meresahkan atau justru membantu masyarakat. Ini yang akan kita komunikasikan,” katanya.
Sapto menegaskan bahwa ormas yang terbukti terlibat praktik ilegal seperti pungli harus ditindak sesuai hukum.
“Ini menjadi ranah kepolisian dan kejaksaan. Jika tidak ditertibkan, maka iklim investasi di Kaltim bisa terganggu,” pungkasnya. (Adv)
