DIGITALPOS.com, Bontang – Kekhawatiran warga Kampung Timur RT 01, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat kembali menjadi kenyataan. Bekas longsoran yang sebelumnya sempat ditangani secara darurat kembali ambrol setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Kamis (28/5/2026) sore.
Material berupa pasir dan tanah liat dilaporkan kembali turun sekitar pukul 16.30 Wita. Meski belum dilaporkan adanya korban jiwa, peristiwa tersebut membuat warga sekitar waswas karena lokasi longsor berada tidak jauh dari permukiman. Kondisi tanah yang labil ditambah intensitas hujan yang cukup tinggi dinilai berpotensi memicu longsoran susulan sewaktu-waktu.
Peristiwa ini bukan kali pertama terjadi. Warga setempat mengaku telah beberapa kali menghadapi ancaman serupa, terutama saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Akibatnya, masyarakat berharap adanya langkah nyata dan permanen dari pemerintah untuk mengatasi persoalan yang terus berulang.
Ambrolnya kembali material longsoran itu juga menjadi sorotan Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Joni Alla’ Padang (JAP). Ia mengaku prihatin melihat kondisi yang hingga kini belum mendapatkan penanganan menyeluruh, padahal keselamatan warga berada dalam taruhan.
“Kalau saya jelas prihatin atas kejadian ini. Warga terus disibukkan dengan persoalan yang berulang. Artinya ada persoalan yang sampai sekarang belum ditangani serius, terutama dalam proses mitigasi jangka panjang,” ujarnya, Kamis (28/5/2026) malam.
Menurut JAP, persoalan longsor di kawasan Kanaan tidak bisa lagi diselesaikan dengan langkah-langkah sementara. Ia menilai pemerintah perlu segera menyusun strategi penanganan permanen yang berorientasi pada pencegahan, bukan hanya respons saat bencana terjadi.
Ia mengungkapkan, pada awal kejadian longsor beberapa waktu lalu, jumlah rumah yang terdampak tercatat sekitar enam unit. Namun seiring berjalannya waktu dan terus terjadinya gerusan saat hujan turun, area terdampak kini disebut semakin meluas.
“Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Kalau dibiarkan, dampaknya bisa semakin besar karena kondisi tanah di sana memang rentan tergerus air,” katanya.
JAP menilai akar persoalan utama berada pada sistem aliran air dari kawasan perbukitan di bagian atas yang hingga kini belum tertata dengan baik. Saat curah hujan tinggi, volume air yang mengalir menuju permukiman warga meningkat drastis dan mempercepat proses erosi tanah.
Sebelumnya, kata dia, berbagai unsur termasuk TNI, Polri, pemerintah, dan masyarakat sempat melakukan langkah tanggap darurat. Di antaranya dengan pemasangan karung penahan tanah serta pengalihan aliran air agar tidak langsung menghantam area permukiman.
JAP Menyebut, langkah tersebut hanya mampu mengurangi risiko dalam jangka pendek dan tidak menyelesaikan sumber persoalan yang sebenarnya.
“Waktu itu air memang sempat dialihkan agar tidak langsung turun ke permukiman warga. Tapi setelah itu seharusnya ada intervensi pemerintah untuk membangun infrastruktur permanen seperti drainase dan penguatan tanggul. Jangan cuma memindahkan masalah,” tegasnya.
Politisi partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih itu menjelaskan, penanganan longsor harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pemerintah perlu memastikan saluran drainase berfungsi optimal untuk mengendalikan aliran air dari kawasan atas sebelum mencapai daerah rawan longsor.
Penguatan tebing atau tanggul di bagian bawah, lanjut dia, tak akan efektif jika aliran air di bagian atas tetap dibiarkan tanpa pengelolaan yang baik.
“Kalau penanganan di bawah dilakukan tapi di atas tidak dibenahi, pengulangannya pasti terjadi. Harus ada drainase yang jelas agar air terarah, terutama karena kontur tanah di sana didominasi pasir yang sangat mudah tergerus,” jelasnya.
Ia menambahkan, karakteristik tanah berpasir di kawasan tersebut membuat risiko longsor semakin tinggi ketika debit air meningkat. Karena itu, pembangunan infrastruktur pengendali air menjadi kebutuhan mendesak agar ancaman longsor tidak terus menghantui warga setiap musim hujan.
JAP juga mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dan menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah daerah. Ia berharap segera ada langkah konkret untuk mencari sumber pembiayaan guna merealisasikan penanganan permanen.
Menurutnya, pendanaan dapat diupayakan melalui anggaran perubahan maupun skema dana kebencanaan apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Kita akan kawal sumber pendanaannya. Ini menyangkut keselamatan warga, jadi tidak bisa ditunda lagi. Penanganan permanen harus segera dilakukan agar kejadian seperti ini tidak terus menyita perhatian dan menimbulkan keresahan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
