DIGTALPOS.com, Samarinda, Kalimantan Timur – Sejak dihapuskan pada 2020, Ujian Nasional (UN) tak hanya mendapat sambutan positif dari sebagian kalangan, tetapi juga menimbulkan kritik terkait dampaknya terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Keputusan tersebut semakin mencuatkan perdebatan tentang efektivitas kebijakan dalam menghadapi tantangan pendidikan yang sangat beragam antar daerah.
Salah satu suara kritis datang dari Darlis Pattalongi, Anggota DPRD Kalimantan Timur, yang meminta agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan evaluasi menyeluruh terkait penghapusan UN. Menurut Darlis, meskipun UN memiliki kekurangan, penghapusan tersebut harus diimbangi dengan pemenuhan kualitas pendidikan yang merata di seluruh Indonesia.
“Situasi pembelajaran kita itu berbeda-beda. Dari Sabang sampai Merauke, metode dan kondisi pendidikan di setiap daerah pasti berbeda. Ketika diupayakan untuk disamakan, tentu ada tantangan yang harus diperhatikan. Pemerintah harus melihat bahwa kualitas pendidikan di masing-masing daerah tidak bisa disamaratakan tanpa pertimbangan yang matang,” ujar Darlis, belum lama ini.
Darlis juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pendidikan di setiap daerah. Ia berpendapat, upaya penyamaan metode pendidikan di seluruh Indonesia hanya akan berhasil jika diiringi dengan pemerataan fasilitas dan sarana pendidikan yang memadai di setiap daerah.
“Jika tujuan penyamaan pendidikan ini diteruskan, tidak adil rasanya jika daerah yang belum siap infrastrukturnya dipaksakan mengikuti standar yang sama. Pemerintah harus memperhatikan kesenjangan fasilitas di daerah-daerah tertentu,” tambah Darlis.
Dengan kondisi geografis dan infrastruktur yang bervariasi, Darlis berharap kementerian dapat mengevaluasi kebijakan penghapusan UN dengan cermat. Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional, tetapi juga memastikan keadilan bagi daerah-daerah yang masih berjuang dengan keterbatasan sumber daya pendidikan. (adv)
