DIGTALPOS.com, Samarinda – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya dalam mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya yang dinilai penting adalah memperluas program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi, sekaligus menambah jumlah sekolah negeri di wilayah yang mengalami keterbatasan daya tampung.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Menurutnya, Pemerintah Kota Samarinda perlu memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, tanpa terkendala persoalan ekonomi maupun minimnya fasilitas pendidikan.
Ia mengatakan, pemberian beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa asal Samarinda yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik sudah sepatutnya menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah. Program tersebut dinilai tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih, tetapi juga menjadi motivasi agar semakin banyak generasi muda bersemangat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Kalau soal beasiswa, semestinya memang ada. Paling tidak mahasiswa atau pelajar asal Samarinda yang berprestasi mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Tinggal disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” ujar Anhar, Jumat (10/7/2026).
Menurutnya, besaran bantuan maupun jumlah penerima beasiswa dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Yang terpenting, kata dia, pemerintah memiliki komitmen untuk terus memberikan dukungan kepada putra-putri daerah yang berprestasi agar dapat mengembangkan potensi dan berkontribusi bagi pembangunan Kota Samarinda di masa mendatang.
Selain persoalan beasiswa, Anhar juga menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang setiap tahun masih menyisakan berbagai persoalan. Ia menilai polemik yang terus berulang bukan semata-mata disebabkan oleh mekanisme seleksi, melainkan karena belum seimbangnya jumlah sekolah negeri dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan lulusan sekolah dasar.
Menurutnya, peningkatan jumlah peserta didik setiap tahun harus diimbangi dengan penambahan sarana pendidikan. Tanpa adanya pembangunan sekolah baru, persoalan keterbatasan daya tampung akan terus terjadi dan berdampak pada banyaknya siswa yang kesulitan memperoleh kursi di sekolah negeri.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian khusus adalah Kecamatan Palaran. Anhar menilai kawasan tersebut sudah sangat membutuhkan tambahan sekolah menengah pertama (SMP) negeri karena jumlah lulusan sekolah dasar terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Kalau melihat kondisi di Palaran, sebenarnya sudah saatnya dibangun SMP baru. Jumlah lulusan SD cukup banyak, tetapi daya tampung sekolah negeri masih terbatas sehingga banyak siswa harus bersekolah jauh dari tempat tinggalnya,” katanya.
Ia menjelaskan, keterbatasan sekolah negeri membuat sebagian orang tua terpaksa menyekolahkan anaknya ke wilayah lain yang jaraknya lebih jauh. Kondisi tersebut tidak hanya menambah biaya transportasi, tetapi juga berpotensi menurunkan akses pendidikan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Karena itu, Anhar meminta Pemerintah Kota Samarinda segera melakukan pemetaan kebutuhan pembangunan sekolah berdasarkan pertumbuhan penduduk dan jumlah lulusan di setiap kecamatan. Dengan perencanaan yang matang, pemerintah dapat mengantisipasi lonjakan jumlah peserta didik dan mengurangi persoalan yang selalu muncul saat penerimaan siswa baru.
Selain pembangunan sekolah baru, ia juga mengusulkan agar pemerintah memberikan dukungan pembiayaan kepada siswa yang belum berhasil diterima di sekolah negeri dan terpaksa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
Menurutnya, bantuan tersebut dapat menjadi solusi sementara agar tidak ada anak yang terhambat mengenyam pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
“Pemerintah harus hadir memberikan solusi. Kalau memang sekolah negeri belum mampu menampung seluruh siswa, maka perlu dipikirkan bentuk bantuan bagi mereka yang harus bersekolah di sekolah swasta,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anhar juga menyoroti masih adanya kesenjangan kualitas fasilitas pendidikan antara sekolah yang berada di pusat kota dengan sekolah di kawasan pinggiran. Ia menilai pemerataan pembangunan pendidikan tidak cukup hanya dengan membangun sekolah baru, tetapi juga harus diikuti peningkatan kualitas ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, hingga sarana pendukung lainnya.
Menurutnya, perhatian pemerintah tidak boleh hanya terfokus pada sekolah-sekolah unggulan. Seluruh satuan pendidikan, termasuk yang berada di wilayah pinggiran, harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang sehingga kualitas pendidikan di Samarinda dapat meningkat secara merata.
Ia pun meminta Pemerintah Kota Samarinda melakukan pendataan secara menyeluruh terkait jumlah lulusan, kapasitas sekolah, kebutuhan ruang kelas baru, hingga kondisi fasilitas pendidikan di setiap wilayah. Data tersebut dinilai menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran.
“Pemerataan pendidikan harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai ada anak-anak Samarinda yang kesulitan mendapatkan sekolah hanya karena keterbatasan daya tampung,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Samarinda berharap berbagai usulan tersebut dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Samarinda dalam penyusunan program dan anggaran sektor pendidikan. Dengan dukungan beasiswa yang memadai, penambahan sekolah negeri, serta pemerataan fasilitas pendidikan, diharapkan seluruh anak di Kota Tepian memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas tanpa terkendala lokasi maupun kondisi ekonomi keluarga. (Adv)
