DIGTALPOS.com, Balikpapan – Komisi II DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim di VIP Room Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kamis (17/4/2025).
Pertemuan ini fokus membahas monitoring program strategis sektor kelautan dan perikanan tahun 2025, khususnya terkait tantangan dalam ekspor ikan.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono, dan Sekretaris Komisi II Nurhadi Saputra.
Beberapa anggota lainnya seperti Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Sulasih, dan Sigit Wibowo juga ikut serta. DPRD turut mengundang perwakilan dari Badan Mutu KKP Kalimantan Timur dan Badan Karantina Indonesia untuk memberikan masukan dalam diskusi.
Dalam rapat, berbagai kendala yang dihadapi sektor ekspor perikanan diungkapkan. Salah satu tantangan utama adalah menurunnya laju pertumbuhan ekspor akibat tingginya tarif bea masuk di negara tujuan.
Selain itu, pelaku usaha perikanan, mulai dari nelayan tangkap, pembudidaya, hingga pemasok, masih kesulitan memahami sistem jaminan mutu produk, karena minimnya pelatihan dan pendampingan.
Komisi II juga menyoroti ketergantungan ekspor Kaltim terhadap segelintir eksportir besar, serta sulitnya memperoleh nomor registrasi produk untuk masuk ke pasar internasional, yang membatasi akses produk perikanan lokal ke pasar global.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mendorong pemerintah dan instansi terkait untuk meningkatkan kualitas dan standarisasi produk perikanan agar mampu bersaing di pasar Amerika dan Eropa.
“Sudah saatnya kita juga mengangkat potensi ikan lokal sebagai komoditas unggulan ekspor,” ujarnya.
Ananda juga mengusulkan agar pelaku usaha lebih aktif mengikuti pameran dan ekshibisi, sebagai upaya mempromosikan produk perikanan Kaltim ke pasar luar negeri. Ia juga menekankan pentingnya menjaga ekosistem laut agar keberlanjutan industri perikanan tetap terjaga. (Adv)
