DIGTALPOS.com, Balikpapan, Kalimantan Timur – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menyoroti serius minimnya pembangunan SMA dan SMK negeri di Kecamatan Balikpapan Tengah. Penemuan ini terungkap saat dirinya melaksanakan reses belum lama ini, yang mengejutkan banyak pihak akan kondisi pendidikan di wilayah tersebut.
Damayanti mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini. Menurutnya, banyak calon siswa di kecamatan tersebut tidak terakomodasi saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) karena persyaratan zonasi yang berlaku. Hal ini mendorongnya untuk mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk segera membangun lebih banyak sekolah negeri di Balikpapan Tengah.
“Apalagi SMA dan SMK merupakan kewenangan Pemprov Kaltim. Ini harus diperjuangkan dengan serius,” tegasnya, Senin (04/11/2024).
Damayanti menambahkan, Pemprov Kaltim tidak boleh mengabaikan kebutuhan pendidikan di Balikpapan Tengah. “Di Balikpapan Tengah ini harus ada sekolah menengah negeri yang dibangun. Informasinya, saat ini belum ada SMA dan SMK Negeri di sana, hanya ada sekolah swasta,” ungkapnya.
Kendati terdapat beberapa SMA dan SMK swasta di Balikpapan Tengah, hal tersebut belum menjadi solusi yang optimal. Banyak masyarakat merasa kesulitan membiayai pendidikan anak-anak mereka di sekolah swasta karena faktor ekonomi.
“Biaya sekolah di swasta lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah negeri,” tambah Damayanti.
Disamaping masalah pendidikan, Damayanti juga mengangkat persoalan kelangkaan BBM di Balikpapan. Saat melakukan reses di daerah Balikpapan Utara, ia menemukan antrean panjang kendaraan di SPBU yang terjadi hampir setiap hari.
“Ini memerlukan tanggapan serius dari pemerintah provinsi. Setiap hari antrean semakin panjang,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Damayanti juga menyoroti kelangkaan gas elpiji dan masalah pemenuhan air bersih yang banyak dikeluhkan masyarakat Balikpapan.
“Aspirasi ini akan kami tampung dan disampaikan kepada Pemprov Kaltim untuk evaluasi lebih lanjut,” pungkasnya.
Dengan berbagai masalah yang dihadapi, Damayanti berharap Pemprov Kaltim dapat segera mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, demi kesejahteraan masyarakat Balikpapan secara keseluruhan. (adv)
