DIGTALPOS.com, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, mengusulkan evaluasi mendalam terhadap sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Balikpapan. Menurutnya, penerapan kebijakan ini belum sepenuhnya adil, terutama bagi warga di kawasan padat penduduk yang sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Sistem zonasi seharusnya memberikan akses pendidikan yang merata, tetapi faktanya banyak warga yang merasa dirugikan. Khususnya di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, keterbatasan kuota di sekolah-sekolah negeri memaksa anak-anak untuk mencari sekolah yang lebih jauh,” kata Damayanti pada Senin (18/11/2024).
Damayanti menyoroti masalah utama dalam sistem tersebut yakni keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Banyak siswa terpaksa mendaftar ke sekolah swasta yang jaraknya lebih jauh dan memerlukan biaya lebih besar. Hal ini, menurutnya, tidak hanya membebani orang tua dari segi finansial, tetapi juga dari segi waktu dan tenaga.
“Keterbatasan kuota di sekolah negeri terdekat membuat banyak orang tua harus memilih sekolah swasta. Selain jaraknya lebih jauh, biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit,” jelasnya.
Selain itu, Damayanti mencatat adanya ketidakseimbangan fasilitas antar sekolah negeri di Balikpapan. Beberapa sekolah menjadi favorit karena fasilitasnya lebih baik, sementara sekolah lain kurang diminati. Ketimpangan ini memicu persaingan yang tidak sehat antar orang tua untuk memasukkan anak ke sekolah tertentu, yang pada akhirnya semakin memperlebar kesenjangan dalam akses pendidikan.
“Ketimpangan fasilitas ini memicu persaingan yang tidak sehat antar orang tua untuk memasukkan anak ke sekolah tertentu. Akibatnya, kesenjangan dalam akses pendidikan semakin lebar,” tambahnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Damayanti mengusulkan agar kapasitas sekolah negeri di Balikpapan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan penduduk yang terus bertambah. Selain itu, ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah provinsi dan kota dalam menyelaraskan kebijakan pendidikan yang lebih merata dan adil.
“Evaluasi dan peningkatan daya tampung sekolah harus dilakukan secara berkala. Dengan demikian, sistem zonasi dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak,” pungkasnya.
Ia berharap usulan ini dapat mendorong perbaikan sistem pendidikan di Balikpapan, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Langkah ini, menurut Damayanti, adalah kunci untuk menciptakan generasi masa depan yang unggul dan berdaya saing tinggi.
Dengan adanya perhatian dari berbagai pihak, Damayanti optimis bahwa sistem zonasi di Balikpapan bisa diperbaiki untuk kepentingan bersama. “Mari kita bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita,” tutupnya. (adv)
