DIGTALPOS.com, Samarinda – Banjir besar yang menerjang Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) pada Mei 2024 bukan sekadar peristiwa alam, tetapi menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Peringatan itu kembali ditegaskan dalam Forum Group Discussion (FGD) Kajian Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang digelar Pemerintah Kabupaten Mahulu di Hotel Mercure Samarinda, Senin (24/11/25).
FGD ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Mahulu, Stephanus Madang, yang hadir mewakili Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda, Bupati Angela menekankan bahwa Mahulu merupakan wilayah dengan kerentanan bencana yang tinggi, terutama banjir dari hulu Sungai Mahakam yang kerap terjadi akibat curah hujan ekstrem dan kondisi topografi daerah.
“Kita membutuhkan sistem penanggulangan yang lebih kuat, terpadu, dan berbasis data ilmiah. Tidak boleh lagi ada penanganan yang hanya reaktif. Kita harus selangkah lebih maju menghadapi potensi bencana,” ucapnya.
FGD menghadirkan tim ahli dari ITN Malang yang saat ini menyusun dokumen RPB Mahulu. Dokumen tersebut akan menjadi fondasi kebijakan mitigasi bencana lima tahun ke depan sebuah “blueprint kebencanaan” yang wajib dipedomani setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sekda Mahulu menegaskan bahwa RPB tidak boleh berhenti sebagai dokumen formalitas. Ia menuntut implementasi nyata, khususnya memperkuat sistem peringatan dini melalui mekanisme koordinasi lintas wilayah.
“RPB harus memuat mekanisme koordinasi cepat dan aktif dengan Kutai Barat, terutama terkait pertukaran data tinggi muka air di wilayah hulu. Ini penting agar peringatan dini berjalan efektif,” ujarnya.
Selain itu, Stephanus meminta agar seluruh perangkat daerah segera menyosialisasikan RPB hingga ke tingkat kampung. Integrasi dokumen tersebut ke dalam RPJM Kampung dinilai penting untuk membentuk budaya sadar bencana dari level dasar masyarakat.
Melalui FGD ini, Pemkab Mahulu menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) semata. Seluruh OPD, lembaga, hingga pemerintah kampung harus terlibat aktif dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
“Upaya mitigasi harus menjadi gerakan kolektif. Kita ingin masyarakat Mahulu semakin siap, aman, dan tangguh menghadapi ancaman bencana,” tutup Sekda.
FGD ini menjadi langkah strategis Pemkab Mahulu untuk memastikan bahwa pengalaman pahit banjir besar 2024 menjadi momentum memperkuat sistem mitigasi modern yang terencana, terukur, dan berbasis data. Dengan penguatan sistem peringatan dini dan koordinasi lintas daerah, Mahulu berharap mampu meminimalkan risiko bencana di masa mendatang. (Adv)
