DIGTALPOS.com, Samarinda – Posisi Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dinilai membawa tanggung jawab besar dalam menjadi wajah sekaligus contoh pembangunan bagi daerah lain di Benua Etam.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertajuk “Samarinda sebagai Tulang Punggung Pembangunan Kaltim” yang diselenggarakan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Samarinda.
Dalam forum yang dihadiri mahasiswa, akademisi, dan sejumlah elemen masyarakat tersebut, Abdul Rohim menegaskan bahwa Samarinda tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan provinsi, tetapi juga menjadi barometer keberhasilan pembangunan di Kalimantan Timur.
Menurutnya, perkembangan Samarinda harus mampu menjadi rujukan dalam berbagai sektor strategis, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, tata kelola kota, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai ibu kota provinsi, Samarinda memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi contoh pembangunan bagi daerah lain. Apa yang terjadi di Samarinda akan menjadi perhatian dan tolok ukur bagi kabupaten dan kota lain di Kalimantan Timur,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025, sebagian besar indikator pembangunan daerah telah menunjukkan capaian yang positif dan sesuai target.
Meski demikian, Abdul Rohim mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari angka-angka statistik maupun laporan administratif semata. Menurutnya, ukuran utama pembangunan tetap harus dilihat dari kondisi nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan.
“Pertumbuhan ekonomi dan laporan capaian tidak boleh membuat kita lupa melihat kondisi masyarakat secara langsung. Pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan sosial di tengah pesatnya perkembangan kota. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses yang sama terhadap layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peluang ekonomi.
Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik Budiman turut memberikan pandangannya terkait tantangan pembangunan Kota Samarinda. Ia menilai Samarinda masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperkuat identitasnya sebagai kota jasa yang mampu bersaing dengan Kota Balikpapan.
Menurut Budiman, pembangunan kota tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan ketahanan sosial masyarakat agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan.
“Pertumbuhan ekonomi penting, tetapi pembangunan sosial masyarakat juga harus diperhatikan. Kota yang maju bukan hanya yang tumbuh secara ekonomi, tetapi juga memiliki masyarakat yang kuat dan sejahtera,” katanya.
Sementara itu, Aji Sofyan Effendi menjelaskan bahwa posisi Samarinda sangat strategis sebagai pusat jasa dan perdagangan di Kalimantan Timur. Aktivitas ekonomi yang tumbuh di Samarinda, kata dia, turut menopang pergerakan ekonomi di sejumlah daerah sekitar.
Ia menilai, keberadaan Samarinda sebagai kota penyangga aktivitas pemerintahan dan ekonomi membuat pembangunan kota harus dirancang secara terukur dan berkelanjutan.
Melalui forum diskusi tersebut, KAMMI Samarinda berharap berbagai masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun arah pembangunan ke depan.
KAMMI juga mendorong agar pembangunan di Samarinda berjalan lebih inklusif, terukur, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas, sehingga posisi Samarinda sebagai tulang punggung pembangunan Kalimantan Timur dapat benar-benar terwujud. (Adv)
