DIGTALPOS.com, Samarinda – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti minimnya alokasi anggaran yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Samarinda. Keterbatasan anggaran tersebut dinilai berpotensi menghambat berbagai program strategis, mulai dari penguatan ketahanan keluarga, pelayanan keluarga berencana (KB), hingga upaya percepatan penurunan angka stunting di Kota Tepian.
Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kota Samarinda bersama DP2KB yang membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2026 sekaligus penyusunan rencana kerja perangkat daerah untuk tahun anggaran 2027.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan bahwa struktur anggaran DP2KB saat ini masih didominasi belanja pegawai dan kebutuhan operasional rutin. Akibatnya, ruang fiskal untuk menjalankan program-program yang langsung menyentuh masyarakat menjadi sangat terbatas.
Menurutnya, sebagian besar program prioritas DP2KB justru bergantung pada dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pembiayaan dari APBD Kota Samarinda masih belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan program.
“Dari APBD, sebagian besar anggaran digunakan untuk gaji, tunjangan, dan kegiatan rutin. Program lainnya banyak didukung dana dari BKKBN,” ujar Sri Puji, Senin (13/7/2026).
Ia menjelaskan, total anggaran yang dikelola DP2KB hanya berkisar Rp10 miliar. Dengan tanggung jawab yang mencakup pengendalian penduduk, pelayanan keluarga berencana, pembinaan ketahanan keluarga, hingga percepatan penurunan stunting, nominal tersebut dinilai belum sebanding dengan luasnya cakupan program yang harus dijalankan.
Sri Puji menambahkan, keberhasilan berbagai program DP2KB selama ini juga tidak lepas dari peran para kader di lapangan. Mereka menjadi ujung tombak pemerintah dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Kader-kader tersebut terdiri dari kader Posyandu, Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, Tim Pendamping Keluarga (TPK), hingga Agen Pembangunan Keluarga yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun, dukungan operasional yang mereka terima masih sangat terbatas.
Padahal, menurut Sri Puji, keberadaan para kader memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas keluarga, menekan angka stunting, memperkuat kesehatan reproduksi, hingga membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga.
Karena itu, Komisi IV DPRD Samarinda mendorong Pemerintah Kota Samarinda agar memberikan tambahan anggaran kepada DP2KB melalui APBD Perubahan Tahun 2026 maupun APBD Tahun 2027.
Tambahan anggaran tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat pelaksanaan program pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan dukungan operasional bagi kader, memperbaiki fasilitas pelayanan yang sudah tidak layak, hingga memperkuat sistem pendataan kependudukan.
“Harapan kami ada tambahan anggaran untuk renovasi kantor dan balai yang rusak. Kami ingin membangun Kampung KB Reborn dan mewujudkan satu data di setiap kecamatan,” kata Sri Puji.
Ia menilai, pembangunan ketahanan keluarga tidak boleh dipandang sebagai program biasa, melainkan investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Keluarga yang kuat, menurutnya, menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi sehat, produktif, dan mampu bersaing di masa depan.
Selain itu, penguatan anggaran juga dinilai semakin penting mengingat DPRD Kota Samarinda saat ini tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Kehadiran regulasi tersebut nantinya diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang lebih kuat dalam pelaksanaan program-program DP2KB.
Sri Puji berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan anggaran DP2KB sehingga seluruh program yang telah dirancang dapat berjalan optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Dengan dukungan anggaran yang memadai, kami optimistis program ketahanan keluarga, pelayanan KB, hingga percepatan penurunan stunting dapat dilaksanakan lebih maksimal dan menjangkau lebih banyak masyarakat di Kota Samarinda,” pungkasnya. (Adv)
